Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

9 Hari Lagi Batas Akhir Pelaporan SPT Pajak Pribadi, DJP Beri Peringatan Terkait Sanksi Keterlambatan

IBX-Jakarta. DJP memberikan peringatan terkait batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. Melansir dari detikfinance (20/03/2022), peringatan tersebut disampaikan oleh Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP mengingat keterlambatan dalam pelaporan SPT akan dikenakan sanksi.

Dalam wawancara bersama detikcom, Dwi Astuti menyampaikan, “Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh 2023 agar tidak dikenakan sanksi keterlambatan adalah 31 Maret 2024 bagi Wajib Pajak orang pribadi.”

Diketahui bahwa sampai dengan tanggal 18 Maret 2024, sebanyak 8,45 juta Wajib Pajak yang tercatat sudah melakukan pelaporan SPT dan masih terdapat 8,76 juta Wajib Pajak orang pribadi yang belum melaporkan.

Adapun sebagai tambahan informasi, Wajib Pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Pengenaan sanksi atas keterlambatan tersebut diatur di dalam Pasal 7 UU KUP, dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah) dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan akan dikenakan sebesar Rp1 juta.

Denda harus dibayarkan apabila Wajib Pajak sudah menerima surat tagihan pajak (STP) dari DJP. Akan tetapi, Wajib Pajak tetap harus melakukan pelapora SPT Tahunan Pajak.

Sumber: Deadline Lapor SPT Pajak Pribadi 11 Hari Lagi, DJP Ingatkan Sanksi Jika Telat (detikfinance)

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »