Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Ada Lagi! Insentif PPN DTP Pembelian Rumah Berlanjut

IBX-Jakarta. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya beli Masyarakat di sektor peruhaman, salah satu Langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah pemberian insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas transaksi pembelian rumah.

Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan kelanjutan dari insentif yang sebelumnya diberikan melalui PMK Nomor 120 Tahun 2023. Dalam PMK 7/2024 insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai rumah tinggal atau rumah deret yang bisa bertingkat atau tidak, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dijadikan toko atau kantor.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan rumah susun dalam aturan tersebut adalah unit hunian dalam gedung bertingkat. Terdapat beberapa kriteria rumah susun dan/atau rumah tapak yang mendapatkan insentif PPN DTP, diantaranya sebagai berikut :

  1. Mendapatkan kode identitas rumah yaitu kode yang disediakan aplikasi Kementerian PUPR
  2. Pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan penjual yang menyelenggarakan Pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dipindahtangankan

Insentif PPN DTP juga diberikan atas transaksi penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan syarat penyerahan terjadi pada saat :

  1. Ditandatanganinya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT atau
  2. Ditandatanganinya perjanjian pengikatan beli lunas dihadapan notaris
  3. Dilakukan penyerahan hak secara nyata menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BSAT) sejak Januari – 31 Desember 2024

Insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 Miliar. Kebijakan PPN DTP hingga Juni 2024 akan mendapatkan 100% PPN DTP sedangkan mulai Juli 2024 akan dikurangi menjadi 50%.

Pemberlakuan kebijakan insentif PPN DTP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor property dengan memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan

Recent Posts

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »