Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Apa Itu Akuntansi Sektor Publik?

Oleh : M Akmal Murtadho

Dalam bagian ini, epistemologi kata ‘akuntansi sektor publik akan dieksplorasi. Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktek organisasi publik. Sementara dari berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik disebut sebagai akuntansi pemerintahan, dan di berbagai kesempatan bidang ini disebut akuntansi keuangan publik.

Dari berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak keberhasilan penerapan dasar akrual di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat.

Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai:

mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat’ (Bastian, 1999)

Dari definisi tersebut dana masyarakat perlu diartikan sebagai dana yang dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik, serta pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Definisi ini dapat dikembangkan dengan melihat lebih jauh batasan penulis tentang organisasi sektor publik di Indonesia:

… Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD; dan LSM-LSM termasuk yayasan-yayasan sosial. (Bastian, 1999)

Jadi Akuntansi Sektor Publik Didefinisikan Sebagai:

Mekanisme Teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana Masyarakat di Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosisal, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor public serta swasta

*Dislaimer*

Sumber : Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga

Recent Posts

Siap-Siap! Purbaya Matangkan Pajak Marketplace Berlaku Kuartal II 2026

IBX – Jakarta. Rencana pemerintah dalam memungut pajak melalui marketplace kembali dibincangkan pada 2026 ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kembali mengarahkan agar pemungutan pajak pada platform e-commerce mulai diterapkan pada Kuartal II 2026. Skema ini pada dasarnya mengubah mekanisme pembayaran pajak dari yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pelaku usaha

Read More »

Implementasi Kebijakan WFH Jumat di Lingkungan DJP

IBX – Jakarta. Sebagai langkah strategis dalam merespons dinamika global, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mewajibkan pelaksanaan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi seluruh pegawai, tidak terkecuali

Read More »

Pajak atas Perdagangan Kripto Tercatat Rp796 M pada tahun 2025

IBX – Jakarta. Tidak asing dengan aset digital, perkembangan kripto sejak 2022, dinilai cukup menyumbang penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa sejak 2022 hingga Februari 2026, aset kripto menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp1,95 triliun. Hal ini menunjukkan aset kripto yang telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi digital masyarakat

Read More »