Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Apa itu SP2DK dan Mekanismenya dalam Perpajakan

Oleh: Affin Jaffar Umarovic

Surat permintaan atas penjelasan data dan atau keterangan (SP2DK) adalah suatu Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak(DJP) kepada wajib pajak(WP) untu dimintain penjelasan atas data dan/atau keterangan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari SP2DK adalah untuk memastikan bahwa WP telah memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan.

Mekanisme SP2DK

Mekanisme SP2DK dimulai dengan Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat permintaan penjelaan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak. Surat tersebut akan berisikan permintaan untuk menjelaskan untuk memberikan data tambahan terkait dengan pelaporan pajak yang telah dilakukan oleh WP. Setelah menerima surat permintaan tersebut. Wajib Pajak harus memberikan penjelasan atau data yang diminta dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jika Wajib Pajak tidak memberikan penjelasak atau data yang diminta dalam waktu yang telah ditetapkan. Maka Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berupa dengan atau pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun, jika WP telah memberikan penjelasan atau data yang diminta, DJP akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap data dan keterangan yang telah diberikan. Apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa WP Telah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku Maka SP2DK akan dianggap selesai

Dalam pajak, SP2DK merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh DJP untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Sebagai Wajib Pajak penting untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari sanksi administrasi yang telah ditetapkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak.

***Disclaimer***

Recent Posts

Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak dalam Penerapan “Core Tax”?

IBX-Jakarta. Berkenaan dengan mulai masifnya edukasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak mengenai Core Tax atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), apakah ada persiapan yang perlu dilakukan Wajib Pajak untuk menghadapi perubahan sistem tersebut? Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat

Read More »

Perhatikan! Kenali Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

IBX-Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang ke-497, Pemerintah Provinsi (Pemporv) DKI Jakata menetapkan kebijakan mengenai penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2024. Kebijakan ini dituang di dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta

Read More »

Waspada! Peluang Terjadinya Pencurian dalam Entitas

IBX-Jakarta. Peluang untuk terjadinya pencurian, ada pada semua entitas. Namun demikian, peluangnya akan lebih besar pada entitas yang memiliki atau menyimpan banyak uang/kas atau memiliki banyak persediaan atau aset berharga lainnya, terutama bila bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Sebagai contoh, kasino menangani uang dalam jumlah besar dengan hanya sedikit catatan formal untuk kas yang diterimanya.

Read More »