Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Apakah Wajib Lapor SPT Tahunan jika kita Belum Bekerja Tapi Punya NPWP?

IBX-Jakarta. Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Jika seseorang atau sebuah badan yang tidak atau telat dalam melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda.

Dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak (WP) akan melaporkan pajak penghasilan, pajak terutang, kredit pajak, harta, dan laba/rugi. Dari hal tersebut muncul pertanyaan, apakah seseorang yang ber-NPWP tapi belum bekerja/berpenghasilan wajib lapor SPT Tahunan?

Jawabannya adalah tetap wajib untuk lapor SPT Tahunan, tapi dengan status nihil karena tida ada penghasilan yang dipotong pajak. Untuk tindakan selanjutnya, WP dapat mengajukan status NPWP Non-efektif, sehingga tidak wajib melaporkan SPT Tahunan pada tahun-tahun berikutnya. Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui aplikasi E-registration, melalui kringpajak, atau melalui KPP tempat WP terdaftar.

Berdasarkan PER-04/PJ/2020, satus NPWP non-efektif dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan kondisi sebagai berikut:

  1. WP orang pribadi yang pernah melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tapi sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
  2. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  3. WP orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaga atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

Sumber: Punya NPWP tapi Belum Bekerja, Apakah Wajib Lapor SPT Tahunan?

*Disclaimer

Recent Posts

Uzbekistan Tetapkan PPN 0% untuk Produk Pertanian: Langkah Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Uzbekistan memutuskan untuk menetapkan tarif 0% atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk pertanian seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan telur yang diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini akan menggantikan tarif PPN yang berlaku dan menargetkan kebijakan tersebut menjadi solusi untuk mengurangi beban pajak petani, meningkatkan profitabilitas sektor

Read More »

Transfer Pricing dalam Industri Freight Forwarding: Tantangan, Risiko, dan Strategi Kepatuhan!

IBX – Jakarta. Industri freight forwarding berperan sebagai pengatur rantai pasok mengkoordinasikan pengangkutan, pergudangan, dokumentasi dan layanan terkait lintas yurisdiksi. Karena sifatnya yang terfragmentasi dan bergantung pada jaringan entitas (agen, sub-agen, cabang, dan afiliasi internasional), perusahaan freight forwarding sering melakukan banyak transaksi intra-grup yang menimbulkan isu transfer pricing. Tanpa kebijakan

Read More »