Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bagaimana Cara Mengidentifikasi Perusahaan Wajib Membuat TP Doc ???

Selamat sore saya Rony, mohon ijin bertanya:

Bagaimana cara mengetahui dan mengindentifikasikan secara rinci kriteria dari suatu perusahaan apakah sudah termasuk kedalam karegori penyusunan TP Doc?

Terima kasih

Pertanyaan disampaikan dalam acara Webinar Mini Course on Transfer Pricing 13-15 September 2022

Jawaban :

Oleh: Maskudin

Terima kasih Bapak Rony atas pertanyaannya.

Sesuai dengan PMK-213/PMK.03/2016 TP Documentation atau Dokumen Penentuan Harga Transfer terdiri dari Dokumen Induk, Dokumen Lokal dan Lapoan per Negara. Kriteria Wajib Pajak yang harus membuat TP Documentation adalah Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Afiliasi dengan:

a. nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari 000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

b. nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh  miliar  rupiah) untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c. Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Keempat  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas Bapak bisa melihat data-data laporan keuangan tahun sebelumnya yaitu untuk nilai peredaran bruto harus diatas lima puluh miliar rupiah, atau terdapat transaksi barang berwujud diatas dua puluh miliar rupiah, atau terdapat penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya diatas lima miliar rupiah. Laporan keuangan yang dimaksud bisa berbentuk laporan keuangan yang sudah diaudit ataupun laporan keuangan yang belum diaudit. Misalnya jika Bapak ingin membuat TP Documentation tahun pajak 2022 maka untuk bisa ditentukan apakah tahun 2022 tersebut wajib dibuat TP Documentation maka harus dilihat data-data tahun 2021 sesuai dengan poin “a”, “b1” dan “b2”.

Atau jika perusahaan Bapak mempunyai pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dibanding tarif Pajak Penghasilan Indonesia maka diwajibkan juga membuat TP Documentation. Pihak Afiliasi yang dimaksud bisa dalam bentuk pemegang saham ataupun lawan transaksi yang termasuk dalam kriteria pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UU Pajak Penghasilan.

Indonesia tahun 2022 menerapkan tarif Pajak Penghasilan sebesar 22%. Beberapa negara yang mempunyai tarif pajak penghasilan lebih rendah dari Indonesia yaitu Singapura 17%, Irlandia 12,5%, Rusia 20%, Taiwan 20%, Thailand 20%, Amerika Serikat 21%, Inggris Raya 19%, Kazakhstan 20%, Hongaria 9%, Finlandia 20%, Bulgaria 10%. Jika perusahaan Bapak mempunyai pihak afiliasi di negara-negara tersebut maka perusahaan Bapak Wajib membuat TP Documentation.

Demikian pendapat kami semoga mencerahkan dan bermanfaat. Terima kasih

***Disclaimer***

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »