Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bagaimana Sejarah Perkembangan Akuntansi Syariah?

Oleh : M Akmal Murtadho

Sebelum berdirinya peradaban Islam, hanya ada dua peradaban besar yaitu bangsa romawi dan bangsa Persia. Pada saat itu telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang. Dari sejak pergi berdagang sampai pulang kembali (Adnan dan Labatjo, 2006). Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan, untung dan rugi. Selain itu orang yahudi banyak melakukan perdagangan menetap dan mencatat piutang mereka (Syahatah, 2001).

Pada masa Rasulullah praktik akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Alqur’an untuk mencatat transaksi tidak tunai (Alqur’an 2:282) dan membayar zakat (Alqur’an 2:10)

Pengaruh Islam Terhadap Perkembangan Akuntansi

Kondisi setelah berdiri dan berkembangnya Pemerintahan Islam:

  1. Penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka arab (ditandai dengan adanya angka nol) ke berbagai wilayah di dunia.
  2. Kewajiban mencatat transaksi tidak tunai telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan transaksi dikalangan umat. Ini juga mendorong berkembangnya partnership.
  3. Kewajiban membayar zakat telah: mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Maal secara periodik, dan Mendorong pedagang Muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nishab (batas minimal kena zakat) dan haul (1 th).
  4. Peran akuntan menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang.

menurut  Imam Ash-Shafi’ie:

“he who learnt accounting will make an appropriate decision …This means that the trader or any other person cannot express an appropriate opinion or make the right decision without the assistance of the information recorded in the books” Imam Ash-Shafi’ie dalam Shahata (1993)”.

Praktek Akuntansi Pemerintahan Islam :

  • Zaid (2000) menyatakan bahwa pada zaman Rasululullah cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya, dan penunjukkan orang-orang yang kompeten.
  • Hawary (1988) menungkapkan bahwa pemerintahan Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri.
  • Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khatab, telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara.
  • Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara.
  • Khalifah Umar Bin Khatab mendirikan lembaga yang bernama Diwan (dari kata dawwana=tulisan).
  • Reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Kalifah Umar bin Abdul Aziz (681- 720M) dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang (Imam, 1951).
  • Kalifah Al Waleed bin Abdul Malik (705-715 M) mengenalkan catatan dan register yg terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya (Lasheen, 1973).

Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi a.l: akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku (auditing) (Al-Kalkashandy, 1913)

*Dislaimer*

Sumber : Yaya R., Martawiredja A.E., Abdurahim A. (2009). Salemba Empat

Recent Posts

Resmi Berlaku 1 Mei! Simak Aturan Restitusi Pajak Baru

IBX – Jakarta. Pernahkah kalian merasa sayang saat tahu ada kelebihan bayar pajak, tapi malas mengurusnya karena takut prosesnya lama dan harus melalui pemeriksaan yang ribet? Nah, ada kabar baik bagi kita semua. Pemerintah secara resmi telah melakukan penyempurnaan pada sistem perpajakan nasional dengan merombak tata cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Read More »

Pemberian Insentif PPN DTP untuk Motor dan Mobil Listrik

IBX – Jakarta. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengabarkan jika pemerintah akan memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40% hingga 100% yang akan dilaksanakan Juni 2026. Insentif PPN DTP akan diberikan kepada motor dan mobil listrik. Purbaya menjelaskan bahwa dalam tahap awal, akan terdapat 100.000 mobil

Read More »

DJP Melakukan Re-alokasi Ratusan Wajib Pajak ke KPP LTO

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi melakukan penataan ulang wilayah administrasi bagi ratusan Wajib Pajak berskala besar. Kebijakan realokasi ini memindahkan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak

Read More »