Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bagaimana Sejarah Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik di Indonesia?

Oleh : M Akmal Murtadho

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Pemahaman akan pentingnya akuntansi sektor publik telah muncul akhir-akhir ini. Keluasan pembahasan bidang akuntansi sebagai satu sisi lain dari akuntansi, mulai dirasa penting dalam pengajaran akuntansi di perguruan tinggi. Sebelumnya, pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit dan lebih dikenal sebagai akuntansi pemerintahan.

Hal ini dapat dimaklumi karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia di tahun1970-an lebih berkiblat ke Amerika Serikat, di mana sistem perekonomiannya lebih terfokus pada swasta. Peranan negara dalam perekonomian sangat minimal. Pemerintah sangat membatasi diri dalam kaitan program pemerintah dan ruang gerak institusi pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Akibatnya, akuntansi sektor publik dibatasi ruang geraknya hanya di lembaga pemerintahan. Karena itu, akuntansi di pemerintahan Amerika Serikat lebih dikenal dengan akuntansi pemerintahan.

Akan tetapi, kondisi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Peranan organisasi sektor publik seperti pemerintahan dan usaha-usaha yang dilakukannya telah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian negara selama lebih dari lima puluh tahun ini. Jadi. pembatasan pembahasan akuntansi sektor publik pada pemerintahan akan menimbulkan kekosongan pengaturan praktek akuntansi di sektor publik itu sendiri. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya harus dilakukan. Salah satu hal yang sangat substantial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik.

Pada saat yang bersamaan, kesadaran dunia pendidikan akan pentingnya perubahan mendasar pada mata kuliah akuntansi pemerintahan, telah muncul pada tahun 1990-an.

Pengakuan akan masalah pemerintah yang terlalu besar dan sulitnya proses pengawasan juga telah diberikan. Selain itu, program reformasi pemerintahan juga telah menggeser fokus dari pertumbuhan ke pemerataan. Sementara itu, globalisasi juga telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemerintah dan infrastruktur operasional pemerintahan itu sendiri.

Demikian juga, kesadaran akan perbaikan pelayanan publik seperti telekomunikasi dan listrik mulai diungkap di berbagai media massa. Kondisi ini diperkuat dengan semakin kuatnya tuntutan LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap mekanisme pelayanan publik.

Jadi, mata kuliah akuntansi sektor publik menjadi mata kuliah wajib dalam kurikulum nasional akuntansi. Hal ini merupakan jawaban yang tepat atas berbagai perubahan kemasyarakatan yang terjadi di tahun 2000-an.

Lingkup Akuntansi Sektor Publik dapat dipandang sebagai turunan dari berbagai perkembangan pemikiran yang terjadi di atas. Di Indonesia, ruang lingkup organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintahan daerah, yayasan, parti politik, perguruan tinggi dan organisasi-organisasi publik nirlaba lainnya. Jadi, proses pelaporan dan pertanggungjawaban ke masyarakat harus segera diatur dalam kerangka standar akuntansi sektor publik.

Di Indonesia, Akuntansi Sektor Publik mencakup beberapa bidang utama yakni:

  1. Akuntansi Pemerintah Pusat
  2. Akuntansi Pemerintah Daerah
  3. Akuntansi Partai Politik
  4. Akuntansi LSM
  5. Akuntansi layasan
  6. Akuntansi Pendidikan: Sekolah, Perguruan Tinggi
  7. Akuntansi Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit Akuntansi Tempat Peribadatan: Masjid, Gereja, Wihara, Pura.

*Dislaimer*

Sumber : Bastian, Indra. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga.

Recent Posts

Mengenal Akuntansi Yayasan!

IBX-Jakarta. Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk Yayasan. Namun, IAI mewajibkan yayasan menggunakan SAK sesuai badan hukum yang dimilikinya, SAK yang paling sesuai bagi yayasan adalah PSAK No 45 tentang Entitas Nirlaba.

Read More »

BAPPEBTI Ajukan Evaluasi Pajak Crypto

IBX-Jakarta. Sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengenakan pajak atas asset kripto dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Peraturan tersebut mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, pajak kripto

Read More »