Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bali Will Commence Its Tourism Tax Starting On February 14, 2024

IBX-Jakarta. On Valentine’s Day, as romance fills the air, Bali will introduce a new tourism tax. Starting February 14, an imposed fee will apply to all international visitors intending to travel to the island. The implementation of the International Tourism Law by the Bali Provincial government aims to protect the island’s natural beauty, preserving its traditions, customs, arts, and local wisdom. This initiative, highlighting Bali’s commitment to sustainable tourism, seeks to safeguard and conserve its unique artistic heritage.

Several visa categories will be exempt from this fee. This includes diplomatic, official, conveyance crew, golden and student visa holders, family unification visas, and specific non-tourist visas. Additionally, holders of KITAS (Residence Permit Card for short-term stay) and KITAP (permit card for permanent stay) are also exempted. Tourists are urged to apply for the visa online before their arrival, using the dedicated Love Bali website.

Wonderful Indonesia, representing Indonesia’s essence, outlines three main areas where tourism levy funds will be allocated:

  • “Preserve Heritage” tops the list, focusing on protecting Balinese customs, traditions, arts, and local wisdom, ensuring the sustainability of the island’s cultural aspects.
  • The second priority is “Nurture Nature,” emphasizing tourists’ contribution to preserving Balinese culture and the natural environment, enhancing Bali as a beautiful destination.
  • Lastly, funds will be allocated to evaluate experiences, aiming to improve tourism management in Bali, ensuring enjoyable and safe travel experiences on the island.

Source: https://www.travelandtourworld.com/news/article/balis-tourism-tax-will-be-effective-from-valentines-day-2024/
*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »