Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Berlaku 1 Juli 2024, Berikut Alasan DJP Terapkan Core Tax System

IBX-Jakarta. Core Tax System merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yaitu sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan memberikan solusi dan otomatisasi proses bisnis yang dijalankan oleh otoritas perpajakan menjadi lebih kuat, kredibel dan akuntabel. Dengan adanya Core Tax System dapat meningkatkan kepatuhan pajak, penerimaan negara dan sinergi antar lembaga. Selain itu penerapa Core Tax System dilakukan dengan tujuan mengurangin intervensi manusia dalam proses bisnis administrasi pajak guna menghindari gratifikasi.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur, Sigit Dana Joyo mengatakan Core Tax System merupakan suatu kebutuhan diera digitalisasi. Salah satunya dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) proses pengolahan data dalam jumlah banyak.

Lebih lanjut, Sigit menjelaskan bahwa pajak merupakan bidang yang sangat dinamis sehingga diperlukan perubahan secara terus menerus untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Hal ini dialami oleh seluruh negara di Dunia.

Sigit juga menjelaskan bahwa fungsi pajak tidak hanya sekedar fungsi budgeter yang menopang hampir 80% penerimaan negara. Pajak juga memiliki fungsi regulerend yang menjadikan pajak dapat digunakan sebagai instrumen ekonomi. Fungsi lainnya adalah distribusi kekayaan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui penerapan tarif progresif.

Sigit menambahkan bahwa kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak harus tetap ada dan bertumbuh. Untuk itu Sigit mendorong masyarakat untuk lebih jernih dalam melihat isu pajak, termasuk dalam proses dan penegakkan hukumnya.

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »