Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Brazil Will Reinstate Import Duties On Solar Panels And Wind Turbines

Muammar

IBX-Jakarta. On Tuesday, the Brazilian government endorsed steps to increase import duties on photovoltaic modules and wind turbines, aiming to bolster the domestic production of renewable energy equipment. The government canceled a subsidy on imported assembled solar panels, citing domestic manufacturing of similar products, as per the industry and trade ministry’s statement. These changes will take effect from January 1. Additionally, over 300 temporary tax reductions on solar modules will be revoked within the next 60 days.
Despite Brazil’s status as the second-largest user of solar energy, the majority of panels are imported from China, highlighting the nation’s reliance on foreign-made equipment. The government’s decision received praise from Abinee, Brazil’s electrical industry association, which highlighted the losses and job cuts suffered by local manufacturers due to subsidized Asian imports enjoying an unfair advantage.
Furthermore, the government increased the minimum generation capacity for wind turbines eligible for import tax exemptions. Turbines with a power capacity exceeding 7,500 kilovolt amperes (kVA) will remain exempt for the upcoming year, up from the previous threshold of 3,300 kVA. Starting in 2025, all wind turbine imports will face an 11.2% import tax. This move aims to support domestic wind turbine manufacturers facing heightened competition from imports, especially as global companies ceased local production in Brazil, causing a contraction in the local industry.
Source: Brazil to resume import taxes on solar panels, wind turbines | Reuters
*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »