Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards

IBX-Jakarta. Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes.

At its April 2023 meeting, the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) reached new conclusions on five regimes as part of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on harmful tax practices.

The results are as follows:

  • three regimes are abolished (one for Aruba and two for San Marino);
  • one regime was amended to be in line with the standard and is now not harmful (Jordan); and
  • one regime is now in the process of being amended (Albania).

Since the start of the OECD/G20 BEPS Project tackling international tax avoidance, the FHTP has reviewed 319 preferential regimes with the following outcomes:

The FHTP will soon commence its annual monitoring of substantial activities requirements for no or only nominal tax jurisdictions and review any new and outstanding regimes of Inclusive Framework members. Furthermore, the FHTP is currently undertaking its seventh annual peer review of the BEPS Action 5 transparency framework.

Source: Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »