Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards

IBX-Jakarta. Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes.

At its April 2023 meeting, the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) reached new conclusions on five regimes as part of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on harmful tax practices.

The results are as follows:

  • three regimes are abolished (one for Aruba and two for San Marino);
  • one regime was amended to be in line with the standard and is now not harmful (Jordan); and
  • one regime is now in the process of being amended (Albania).

Since the start of the OECD/G20 BEPS Project tackling international tax avoidance, the FHTP has reviewed 319 preferential regimes with the following outcomes:

The FHTP will soon commence its annual monitoring of substantial activities requirements for no or only nominal tax jurisdictions and review any new and outstanding regimes of Inclusive Framework members. Furthermore, the FHTP is currently undertaking its seventh annual peer review of the BEPS Action 5 transparency framework.

Source: Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »