Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Cuti Berbayar? Bagaimana Pencatatan Jurnalnya?

Kebanyakan perusahaan memberikan hak cuti, yang kadang kala disebut cuti berbayar (vacation pay atau compensated absences), kepada karyawan mereka. Kewajiban untuk cuti berbayar harus diakruasi sebagai kewajiban saat hak cuti diterima. Namun, banyak perusahaan yang mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk mengakru cuti berbayar pada setiap akhir tahun fiskal.

Sebagai ilustrasi, diasumsikan para karyawan mendapat cuti satu hari setiap bulan bekerja. Diasumsikan pula estimasi cuti berbayar untuk periode penggajian yang berakhir pada tanggal 31 Desember adalah Rp325.000.000. Ayat jurnal untuk mencatat cuti berbayar yang diakru pada periode tersebut adalah sebagai berikut.

31 Desember :

Beban Cuti Berbayar                                    325.000.000

Utang Cuti Berbayar                                                            325.000.000

(Penangguhan Cuti Berbaytar Untuk Satu Periode)

Jika karyawan diharuskan mengambil seluruh waktu cuti tersebut dalam satu tahun. Dalam kasus ini, utang cuti berbayar akan dibayar dalam satu tahun. Sehingga setiap utang cuti berbayar dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas jangka pendek. Jika karyawan diperbolehkan mengakumulasi waktu cuti mereka, estimasi utang cuti berbayar yang tidak akan diambil dalam waktu satu tahun menjadi liabilitas jangka panjang.

Saat karyawan mengambil jatah cuti berbayar mereka, maka liabilitas untuk cuti berbayar berkurang dengan mendebit Utang Cuti Berbayar dan mengkredit Gaji atau Utang Gaji dan akun penggajian lain yang berhubungan dengan pajak dan potongan pajak penghasilan.

*Disclaimer*

Sumber : Warren, (Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia Edisi 4 ) Penerbit Salemba Empat

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »