Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Defisit APBN 2024 Rp523 T, Setoran Pajak Bakal Naik

IBX-Jakarta. Pemerintah dan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyepakati arsitektur APBN 2024 didesain ekspansif, terarah dan terukur. Hal ini untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkelanjutan.

“Defisit APBN 2024 disepakati sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp 22.830,8 triliun,” ujar Nurul Arifin, anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2 APBN 2024, dalam rapat Banggar DPR RI dan pemerintah, Selasa (19/9/2023).

Defisit ini tidak berubah dari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024 Agustus lalu.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat disepakati sebesar Rp 2.467,52 triliun, naik dari RAPBN 2024 sebesar Rp 2.446,54 triliuun.

Lebih lanjut, Nurul Arifin mengungkapkan penerimaan pajak 2024 dipatok Rp 2.309,85 triliun, naik dari Rp 2.307,85 triliun dan PNBP Rp 492 triliun, naik dari Rp 473,01 triliun.

Pembiayaan anggaran pada tahun depan ditetapkan Rp 522,82 trilliun. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan utang Rp 648,08 triliun, yakni Rp 666,44 triliun dari SBN dan Rp 18,36 dari pinjaman dalam dan luar negeri.

Catatan selanjutnya, alokasi subsidi energi tahun 2024 ditetapkan Rp 189,10 triliun. Lebih tinggi dari usulan RAPBN 2024.

Adapun rinciannya meliputi, subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg Rp 113,27 triliun dan subsidi listrik Rp 75,83 triliun.

Sumber:https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919112151-4-473633/defisit-apbn-2024-rp523-t-belanja-setoran-pajak-dinaikkan

*Disclaimer*

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »