Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Dirjen Pajak soal Sistem Pajak Canggih yang Mau Berlaku 2024

IBX-Jakarta. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan menjalankan sistem administrasi perpajakan mulai 2024. Coretax system ini dijanjikan akan mempermudah layanan masyarakat wajib pajak, di sisi lain pemerintah melakukan pengawasan dan penegakkan hukum berbasis data dan risiko yang dimiliki melalui sistem informasi yang ada.
“Jadi insyaAllah semuanya terhubung dengan implementasi di 2024. Paling sangat diperlukan adalah data dan informasi dari para pihak, ini terus kami kejar sehingga dapat terhubung dengan baik saat coretax diimplementasikan,” ucap Suryo dalam kesempatan yang sama.
Coretax system ini dinilai tidak dapat berfungsi maksimal apabila tak didukung oleh data dan informasi, serta interoperabilitas dengan sistem lain di luar DJP. Untuk itu, DJP saat ini sedang mengembangkan interoperabilitas dengan 89 entitas baik internal maupun eksternal Kemenkeu.
Di samping itu, DJP mulai memberikan pelatihan terhadap pegawai guna mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengimplementasikan coretax system.
“Sekarang kami sedang melakukan training terhadap seluruh pegawai di seluruh Indonesia, jadi insyaAllah di 2024 dapat kita jalankan. Untuk menjalankan coretax otomatis regulasi, SDM dan organisasi juga menjadi salah satu bagian yang harus kami lakukan perbaikan dan pengembangan,” imbuhnya.
Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6768872/dpr-semprot-dirjen-pajak-soal-sistem-pajak-canggih-yang-mau-berlaku-2024.

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »