Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Asas perpajakan internasional

Oleh Affin Jaffar Umarovic

 

Sebagai ganti dari penerimaan negara berupa pajak, maka yang menjadi sumber penghasilan utama bagi Tax Haven Country adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya( Pribadi, 2004), Berikut ini beberapa kategori yang dianggap beberapa kategori fasilitas perpajakan yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai Tax Haven Country atau menyerupai Tax Haven Country

 

1.Negara tidak mengenaan pajak sama sekali, Contohnya: Bahama, Bahrain, Bermuda,Cayman Island,Monaco, dan Nauru, Negara-negara ini memberikan fasilitas dengan tidak adanya pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, atas kekayaan( capital gain).

2.Negara yang mengenakan pajak langsung,namun dengan tarif relatif rendah. sebelum bergabung dengan China pada tahun 1999). Di negara- negara ini, kekayaan(capital gain) tetapi tarif pajak yang digunakan relatif sangat rendah.

3.Negara yang menerapkan batas teritorial dalam mengenakan pajak.

Contohnya:Costa Rica, Liberia, Malaysia, Panama, Philipina. Negara-Negara ini mengenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari dalam negeri( domestic source of income) dan membebaskan pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri

4.Negara yang memiliki tax treaty dengan negara lai yang mengenakan tarif pajak yang tinggi, contohnya: British Virgin Island(Dengan USA), ini menjadikan negaranya sebagai alternatif utama tax haven

5.Negara yang memberikan fasilitas tertentu untuk aktivitas khusus. Contohnya: Inggris, Denmark dan Belanda. Negara ini disebut juga sebagai secondary tax haven atau tidak murni sebagai Tax Haven karena hanya menyediakan fasilitas tertentu dan tidak seluruh kebijakan perpajakannya berorientasi pada tax haven. Fasilitas ini umumnya menyangkut penarikan modal dari luar negeri untuk ditanamkan pada negara tersebut.

6. Negara yang menampung pencucian haram, Contohnya: Bahama, Panama, Cook Island, Niue, Republik Dominika, Israel, Libanon, Russia, Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Filipina, Liechstein, St Kiits Navis, Vincent dan Grenadines. Negara- Negara ini disebut sebagai surga uang haram, karena merupakan tempat menampung pencucian uang haram( Money laundring) hasil dari bisnis illegal. Fasilitas yang disediakan menyangkut tidak diusutnya asal muasal pada uang tersebut. Negara ini juga merupakan bagian dari tahap layering terhadap proses praktik dari money laundring.

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »