Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Asas perpajakan internasional

Oleh Affin Jaffar Umarovic

 

Sebagai ganti dari penerimaan negara berupa pajak, maka yang menjadi sumber penghasilan utama bagi Tax Haven Country adalah biaya pendirian perusahaan, iuran tahunan, dan biaya untuk jasa-jasa tambahan lainnya( Pribadi, 2004), Berikut ini beberapa kategori yang dianggap beberapa kategori fasilitas perpajakan yang membuat negara-negara tersebut dianggap sebagai Tax Haven Country atau menyerupai Tax Haven Country

 

1.Negara tidak mengenaan pajak sama sekali, Contohnya: Bahama, Bahrain, Bermuda,Cayman Island,Monaco, dan Nauru, Negara-negara ini memberikan fasilitas dengan tidak adanya pajak atas penghasilan atau keuntungan atau pendapatan, atas kekayaan( capital gain).

2.Negara yang mengenakan pajak langsung,namun dengan tarif relatif rendah. sebelum bergabung dengan China pada tahun 1999). Di negara- negara ini, kekayaan(capital gain) tetapi tarif pajak yang digunakan relatif sangat rendah.

3.Negara yang menerapkan batas teritorial dalam mengenakan pajak.

Contohnya:Costa Rica, Liberia, Malaysia, Panama, Philipina. Negara-Negara ini mengenakan pajak atas penghasilan yang hanya berasal dari dalam negeri( domestic source of income) dan membebaskan pajak penghasilan yang berasal dari luar negeri

4.Negara yang memiliki tax treaty dengan negara lai yang mengenakan tarif pajak yang tinggi, contohnya: British Virgin Island(Dengan USA), ini menjadikan negaranya sebagai alternatif utama tax haven

5.Negara yang memberikan fasilitas tertentu untuk aktivitas khusus. Contohnya: Inggris, Denmark dan Belanda. Negara ini disebut juga sebagai secondary tax haven atau tidak murni sebagai Tax Haven karena hanya menyediakan fasilitas tertentu dan tidak seluruh kebijakan perpajakannya berorientasi pada tax haven. Fasilitas ini umumnya menyangkut penarikan modal dari luar negeri untuk ditanamkan pada negara tersebut.

6. Negara yang menampung pencucian haram, Contohnya: Bahama, Panama, Cook Island, Niue, Republik Dominika, Israel, Libanon, Russia, Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Filipina, Liechstein, St Kiits Navis, Vincent dan Grenadines. Negara- Negara ini disebut sebagai surga uang haram, karena merupakan tempat menampung pencucian uang haram( Money laundring) hasil dari bisnis illegal. Fasilitas yang disediakan menyangkut tidak diusutnya asal muasal pada uang tersebut. Negara ini juga merupakan bagian dari tahap layering terhadap proses praktik dari money laundring.

Recent Posts

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »