Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Indonesia-Australia Kerja Sama Deteksi Potensi Pajak Kripto

Indonesia dan Australia sepakat untuk bekerja sama dalam pertukaran informasi aset kripto (cryptocurrency) untuk keperluan perpajakan. Kesepakatan tersebut tercantum dalam memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Australian Taxation Office (ATO) di Kedutaan Australia Jakarta.

Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan deteksi aset kripto yang memiliki kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan di kedua negara. Dengan adanya pertukaran informasi memungkinkan otoritas pajak baik Indonesia maupun Australia untuk berbagi informasi dan data terkait aset kripto.

Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama menjelaskan bahwa kerja sama Indonesia-Australia merupakan upaya DJP menjadi otoritas pajak yang inovatif dan kolaboratif untuk mengimbangin perubahan global terutama pada sektor teknologi keuangan dengan tetap mempertimbangkan pemungutan pajak yang adil. Mekar menambahkan pengenaan pajak atas aset kripto bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi publik untuk pembangunan infastrukur, pendidikan dan layanan kesehatan.

Belinda Darling selaku Asisten Komisioner ATO menjelaskan bahwa kesepakatan pertukaran informasi berfokus untuk penguatan sistem perpajakan di kedua negara serta meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi tantangan global. ATO dan DJP sendiri telah bekerja sama dalam modernisasi dan digitalisasi layanan wajib pajak. Kerja sama yang baru ini menggarisbawahi komitmen Indonesia dan Australia untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan di sektor keuangan yang dinamis

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »