Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Integrasi NIK & NPWP Bisa Tekan ‘Ekonomi Bawah Tanah’ di RI

IBX – Mengutip dari laman www.cnbcindonesia.com, Pemerintah menargetkan integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk segera diimplementasikan secara keseluruhan pada awal 2024.

Adapun, integrasi NIK dan NPWP akan membuat masyarakat terbantu dalam hal pelayanan perpajakan. Namun selain itu, integrasi NIK menjadi NPWP bisa membantu mengurangi shadow economy atau underground economy (ekonomi bawah tanah), apalagi jika dimasa mendatang bisa diterbitkan aturan pembatasan transaksi tunai, misalnya transaksi tunai maksimal Rp100 juta.

Seperti diketahui, PPATK memperkirakan bahwa shadow economy di Indonesia mencapai 8,3% sampai dengan 10% dari PDB, hal ini berpotensi dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Hal ini pun dibenarkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor.

“Dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak termasuk dari sektor nonformal, integrasi NIK dan NPWP merupakan salah satu kebijakan yang tujuan utama untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan khususnya bagi WP orang pribadi dalam negeri,” kata Neil, Senin (20/2/2023).

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230220161756-4-415345/integrasi-nik-npwp-bisa-tekan-ekonomi-bawah-tanah-di-ri

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »