Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

International Tax Reform: Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One

IBX-Jakarta. A key part of the OECD/G20 BEPS Project is addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. In October 2021, over 135 jurisdictions joined a ground-breaking plan – the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – to update key elements of the international tax system which is no longer fit for purpose in a globalised and digitalised economy. The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One (the MLC) is a key component of this plan that co-ordinates a reallocation of taxing rights to market jurisdictions with respect to a share of the profits of the largest and most profitable multinational enterprises operating in their markets, improves tax certainty and removes digital service taxes.

In October 2023, the Inclusive Framework’s Task Force on the Digital Economy approved the release of a text of the MLC, together with related materials. The text of the MLC, which is not yet open to signature, reflects the consensus achieved so far among members, with different views on a handful of specific items noted in footnotes by a small number of jurisdictions.

Source: International tax reform: Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »