Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

International Tax Reform: Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One

IBX-Jakarta. A key part of the OECD/G20 BEPS Project is addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. In October 2021, over 135 jurisdictions joined a ground-breaking plan – the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – to update key elements of the international tax system which is no longer fit for purpose in a globalised and digitalised economy. The Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One (the MLC) is a key component of this plan that co-ordinates a reallocation of taxing rights to market jurisdictions with respect to a share of the profits of the largest and most profitable multinational enterprises operating in their markets, improves tax certainty and removes digital service taxes.

In October 2023, the Inclusive Framework’s Task Force on the Digital Economy approved the release of a text of the MLC, together with related materials. The text of the MLC, which is not yet open to signature, reflects the consensus achieved so far among members, with different views on a handful of specific items noted in footnotes by a small number of jurisdictions.

Source: International tax reform: Multilateral Convention to Implement Amount A of Pillar One – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »