Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kelemahan Akuntansi Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014

Kelemahan Akuntansi Desa

Beberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113/2014 adalah:

  1. Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti: penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan; aset non kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun.
  2. Penggunaan single entry menyebabkan Laporan Kekayaan Milik Desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi “aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas”. Laporan Kekayaan Milik Desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan.

Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan belum tentu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan. Belum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

*Disclaimer*

Sumber:

Yuliansyah, R. (2015). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat

Recent Posts

Kegunaan Memperhitungkan Depresiasi Pada Perhitungan Keuangan Serta Beban Pajak Yang Harus Di Ketahui Oleh Perusahaan

IBX-Jakarta. Depresiasi/Penyusutan merupakan hal yang penting yang harus di perhitungan dalam keuangan sebuah perusahaan. Tak hanya itu Depresiasi termasuk Non-cash expenses yang peting untuk di catat karena mereka mempengaruhi laba bersih perusahaan tanpa mempengaruhi arus kas jangka pendek. Macam Macam dari Non Cash Ekspense yang harus di ketahui Oleh karena

Read More »

Ratusan Ulama di Pangandaran Kompak Bayar Pajak!

IBX-Jakarta. Ratusan ulama dari 93 desa dan 10 kecamatan di Pangandaran berbondong-bondong mendatangi Kantor Samsat Pangandaran. Kehadiran mereka bertujuan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara serentak. Gerakan itu dilakukan ulama di Pangandaran dalam momen Tahun Baru Hijriah. Selain bersilaturahmi dengan pihak Samsat, mereka melakukan pembayaran serentak pajak kendaraan bermotor yang akan jatuh tempo pada 3 Agustus 2024 yang akan datang.

Read More »