Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kenali ! Apa itu Akuntansi Pemerintahan

Oleh : M Akmal Murtadho

  • Akuntansi menurut PP No. 71 Tahun 2010
    • Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
  • Akuntansi menurut Abdul Halim (2014)
    • Pemerintahan didefinisikan sebagai sistem wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Jadi Akuntansi Pemerintahan :

Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan Lembaga pemerintahan dan Lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (PP 08/2006).

Struktur Pemerintah ;

  1. Untuk melayani kebutuhan warga.
  2. Trias politika sebagai check and balance mechanism.
  3. Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiensy.

Sifat Sumber Daya :

  1. Tidak ada hubungan langsung harga dengan barang dan jasa.
  2. Sulit menghubungkan jasa dengan pajak yang dibayarkan.
  3. Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan.

Proses politik:

Rakyat dapat mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kepada rakyat pelayanan maksimum dengan pembayaran minimum melayu proses demokresi (mekanisme pembahasan APBN/APBD).

Bagian Utama Akuntansi:

  1. Akuntansi Komersial
  2. Akuntansi Sektor Publik
  3. Akuntansi Sosial
  4. Akuntansi Pemerintahan
  5. Akuntansi Non Profit Lainnya

*disclaimer*

Sumber:

  • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Halim, Abdul dan M Syam Kusufi, 2014. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi, dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah, edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat
  • Nordiawan, Deddi, dkk, 2012. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat
  • Sinurat, Marja, 2018. Akuntansi Keuangan Daerah, Bogor : Ghalia Indonesia

 

Recent Posts

BAPPEBTI Ajukan Evaluasi Pajak Crypto

IBX-Jakarta. Sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengenakan pajak atas asset kripto dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Peraturan tersebut mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, pajak kripto

Read More »