Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kenali ! Apa itu Akuntansi Pemerintahan

Oleh : M Akmal Murtadho

  • Akuntansi menurut PP No. 71 Tahun 2010
    • Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
  • Akuntansi menurut Abdul Halim (2014)
    • Pemerintahan didefinisikan sebagai sistem wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Jadi Akuntansi Pemerintahan :

Adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan Lembaga pemerintahan dan Lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (PP 08/2006).

Struktur Pemerintah ;

  1. Untuk melayani kebutuhan warga.
  2. Trias politika sebagai check and balance mechanism.
  3. Penekanan pada mutu pelayanan & spending eficiensy.

Sifat Sumber Daya :

  1. Tidak ada hubungan langsung harga dengan barang dan jasa.
  2. Sulit menghubungkan jasa dengan pajak yang dibayarkan.
  3. Investasi pada aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan.

Proses politik:

Rakyat dapat mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kepada rakyat pelayanan maksimum dengan pembayaran minimum melayu proses demokresi (mekanisme pembahasan APBN/APBD).

Bagian Utama Akuntansi:

  1. Akuntansi Komersial
  2. Akuntansi Sektor Publik
  3. Akuntansi Sosial
  4. Akuntansi Pemerintahan
  5. Akuntansi Non Profit Lainnya

*disclaimer*

Sumber:

  • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
  • PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
  • Halim, Abdul dan M Syam Kusufi, 2014. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi, dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah, edisi ke-2. Jakarta: Salemba Empat
  • Nordiawan, Deddi, dkk, 2012. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat
  • Sinurat, Marja, 2018. Akuntansi Keuangan Daerah, Bogor : Ghalia Indonesia

 

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »