Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kenali! Keterbatasan Audit

Auditor tidak bisa memberi jaminan penuh bahwa laporan keuangan yang telah diaudit yang bebas dari kesalahan penyajian material yang timbul akibat kesalahan ataupun kecurangan. Laporan keuangan yang telah diaudit tidak dapat benar-benar akurat. Hal ini disebabkan oleh proses akuntansi yang melahirkan laporan keuangan, maupun oleh proses pengauditan itu sendiri.


Laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar tersebut sering kali menyediakan lebih dari satu metoda alternatif yang sama-sama dimungkinkan untuk diterapkan pada suatu kejadian atau transaksi tertentu. Tidak ada literatur akuntansi atau pertimbangan rasional yang menunjukkan bahwa alternatif yang satu lebih baik daripada alternatil yang lain. Standar akuntansi keuangan yang merupakan salan satu bentuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, bersifat fleksibel memberi keleluasaan kepada penyusun laporan keuangan (manajemen) untuk mempengaruhi informasi keuangan yang disajikan.

dan oleh karenanya berpengaruh kepada keandalan dan ketelitian informasi tersebut.
Selain itu, standar akuntansi seringkali menuntut dilakukannya interpretasi dan pertimbangan sebelum dapat diterapkan pada suatu transaksi atau kejadian tertentu dalam situasi tertentu. Oleh karena itu tidak jarang terjadi ketidaksepakatan antara penyusun laporan keuangan (manajemen) dengan auditor mengenai interpretasi dan pertimbangan yang tercermin dalam laporan yang diaudit. Akibatnya, “kriteria yang telah ditetapkan” – yang dalam hal ini adalah “kerangka pelaporan yang berlaku” (salah satu bentukya adalah SAK) – yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi-asersi laporan keuangan kadang-kadang tidak sepenuhnya “telah ditetapkan”.


Keterbatasan audit yang timbul karena proses audit itu sendiri, bisa terjadi karena berbagai hal. Idealnya auditor harus bisa memperolen bukti tangan pertama untuk mendukung setiap asersi yang melekat dalam laporan keuangan, tetapi hal seperti itu kadang-kadang tidak praktis atau tidak mungkin. Bahkan apabila tujuan itu bisa dicapai, biaya untuk memperolehnya mungkin bisa mahal sekali sehingga memberatkan penyusun maupun pengguna laporan keuangan.


Selain itu, idealnya pula, agar diperoleh hasil yang lebih akurat, auditor mengaudit seluruh transaksi dan saldo-saldo yang membentuk aporan keuangan. Namun, sekali lagi, hal itu tidak dilakukan auditor karena tidak mungkin atau tidak praktis. Biaya untuk mengaudit selurun transaksi yang terjadi dalam entitas (misalnya perusahaan), lebih-lebih entitas besar, bisa menjadi sangat mahal sehingga klien tidak bersedia untuk membayarnya karena tidak ekonomis. Dari segi waktu pelaksanaan audit, tidaklah praktis untuk melakukan audit terhadap seluruh transaksi dan saldo karena waktu yang dibutuhkan pasti akan cukup lama sehingga akan mengurangi manfaat audit itu sendiri, lebih-lebih jika hal itu dilakukan pada sebuah perusahaan publik yang publikasi laporan keuangannya diatur ketat oleh Bapepam. Oleh karena itu, sudah menjadi praktik yang lazim dalam pengauditan, auditor melakukan audit secara sampling. Ini berarti banwa audit dilakukan atas dasar pengujian terhadap sebagian data yang diplih sebagai sampel. Pemeriksaan dengan cara demikian memang mengandung risiko tidak ditemukannya kesalahan penyajian material, namun dengan pemillhan metoda sampling yang tepat, risiko demikian akan dapat dikurangi.

Disclaimer

Sumber : Jusup, Al. Haryono. “Auditing (Pengauditan Berbasis ISA) Edisi II”.

Recent Posts

PPN PMSE Atas Pembelian Digital di Game Online

Jakarta-IBX. Game online merupakan salah satu kegemaran remaja bahkan orang dewasa di Indonesia. Game online yang ramai dimainkan oleh masyarakat Indonesia sangatlah beragam, mulai dari yg dimainkan di smartphone dan komputer. Game online yang ramai di Indonesia antara lain Mobile Legends, Dota2, Valorant, Counter Strike, dan masih banyak yang lainnya.

Read More »

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »