Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Konsistensi Penerapan Metode dalam Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)

Pertanyaan :

Ijin bertanya, saya Joko…

Apakah metode yg dipakai dalam penyusunan TP doc bisa berubah2 tiap tahun? lalu bagaimanakah cara menentukan metode yang paling cocok pada suatu perusahaan? Terima kasih

Pertanyaan disampaikan dalam acara Webinar Mini Course on Transfer Pricing 13-15 September 2022

Jawaban :

Oleh: Maskudin

Terima kasih Bapak Joko atas pertanyaannya.

Konsistensi penggunaan metode penentuan harga transfer menjadi salah satu isu yang sering muncul baik dalam pembuatan TP Documentation yang harus disiapkan Wajib Pajak maupun pada saat himbauan yang dilakukan oleh Account Representative juga pada saat pemeriksaan pajak.

Sesuai PMK-22/PMK.03/2020 Pasal 9 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penentuan metode penerapan harga transfer.

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib dilakukan:

  1. berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
  2. pada saat Penentuan Harga Transfer dan/atau saat terjadinya Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa; dan
  3. sesuai dengan tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Sementara itu Tahapan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha  meliputi:

  1. mengidentifikasi Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dan Pihak Afiliasi;
  2. melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;

  1. mengidentifikasi hubungan komersial dan/ atau keuangan antara Wajib Pajak dan para Pihak Afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi transaksi;
  2. melakukan analisis kesebandingan;
  3. menentukan metode Penentuan Harga Transfer; dan
  4. menerapkan metode Penentuan Harga Transfer dan menentukan harga wajar atas Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Berdasarkan hal-hal diatas Penentuan metode Penentuan Harga Transfer dilakukan setelah sebelumnya melakukan poin “a” sd poin “d”.

Yang perlu diingat juga bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha diterapkan dengan membandingkan kondisi dan indikator harga Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa dengan kondisi dan indikator harga Transaksi Independen yang sebanding.

Indikator harga dapat berupa harga transaksi, laba kotor (gross profit), atau laba operasi bersih (net operating profit) berdasarkan nilai absolut atau nilai rasio tertentu. Sedangkan kondisi transaksi merupakan karakteristik ekonomi yang relevan untuk menentukan Harga Transfer wajar, seperti:

  1. ketentuan kontraktual, baik tertulis atau tidak tertulis;
  2. fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak yang bertransaksi;
  3. karakteristik produk (barang atau jasa) yang ditransaksikan;
  4. keadaan ekonomi; dan
  5. strategi bisnis yang dijalankan para pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian jika kondisi dan indikator harga setiap tahun adalah sama maka seharusnya metode yang digunakan tidak berbeda. Demikian juga dalam menentukan metode yang paling cocok dilakukan melalui tahapan sebagaimana dijelaskan diatas.

Demikian pendapat kami semoga mencerahkan dan bermanfaat.

***Disclaimer***

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »