Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Memahami Pengertian dan Tujuan Koreksi

Wajib Pajak (WP) Badan diharuskan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, termasuk penyampaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara akuntansi berdasarkan PSAK dan ketentuan perpajakan. Diantaranya adalah Beda Tetap dimana terdapat biaya/penghasilan yang diakui secara akuntansi namun tidak diakui secara pajak, dan Beda Temporer yakni biaya/penghasilan yang diakui baik secara pajak maupun akuntansi, namun dengan perbedaan pengakuan atau metode perhitungan.

Untuk itu diperlukan sebuah penyesuaian laporan keuangan WP yang disusun berdasarkan PSAK agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penyesuaian tersebut dinamakan koreksi fiskal. Kemudian, hasil laporan keuangan yang telah dilakukan koreksi fiskal akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang bagi WP.

Berdasarkan jenisnya koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) bertambah. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan secara pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahannya dalam laporan keuangan WP. Lebih lanjut, Koreksi Fiskal Positif juga dapat disebabkan karena ditemukan penghasilan yang seharusnya sudah diakui secara pajak namun belum dapat diakui secara akuntansi. Contoh koreksi fiskal positif adalah koreksi atas biaya untuk keperluan dana cadangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Fiskal Negatif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) berkurang. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya biaya-biaya yang diakui dengan nilai lebih rendah secara akuntansi dibandingkan secara ketentuan perpajakan atau nilai penghasilan yang lebih tinggi secara akuntansi dibandingkan secara pajak. Contoh koreksi fiskal negatif adalah koreksi atas penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan secara final.

**DISCLAIMER**

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »