Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Mengenal Jenis Barang Impor yang Dibebaskan Bea Masuk

IBX-Jakarta. Baru – Baru Ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)/Bea Cukai resmi menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk dan menyerahkan alat belajat siswa tunanetra yang dinamakan taptilo dan berbentuk seperti keyboard kepada Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, apa yang dimaksud dengan Bea Masuk?

Bea Masuk tersendiri berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dapat diartikan sebagai pungutan negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah Pabean. Bea Masuk juga merupakan pajak lalu lintas barang yang dipungut atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Daerah pabean tersendiri adalah wilayah Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku UU Kepabeanan.

Namun, tidak semua barang yang masuk ke daerah Pabean dikenakan bea masuk atau disebut sebagai pembebasan bea masuk. Maka dari itu, berikut daftar barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan UU Kepabeanan, diantaranya:

  • Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  • Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  • Buku ilmu pengetahuan;
  • Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  • Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  • Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  • Barang untuk keperluan khusus kaum tuna netra dan penyandang cacat lainnya;
  • Persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  • Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  • Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  • Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  • Barang pindahan;
  • Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
  • Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  • Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian;
  • Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; dan
  • Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Sumber: Daftar Barang Impor yang Dibebaskan Bea Masuk

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »