Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

OECD releases International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters

IBX-Jakarta. Since the approval of the Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters in 2014, it has been implemented by jurisdictions and financial institutions across the globe. Taking into account the experience gained and the growing digitalisation of financial markets, a comprehensive review of the Standard was undertaken. As a result, this publication includes the Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) and amendments to the Common Reporting Standard (CRS), along with associated Commentaries and exchange of information frameworks, as approved by the Committee on Fiscal Affairs, which now collectively represent the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters. The CARF provides for the automatic exchange of tax relevant-information on crypto-assets and was developed to address the rapid growth of the crypto-asset market and to ensure that recent gains in global tax transparency are not gradually eroded. The CRS was amended to bring certain electronic money products and central bank digital currencies in scope. Changes have also been made to ensure that indirect investments in crypto-assets through derivatives and investment vehicles are now covered by the CRS. In addition, amendments have been made to strengthen the due diligence and reporting requirements and to provide a carve-out for genuine non-profit organisations. This publication also includes the OECD Recommendation on the International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters, which covers both the CARF and amended CRS.

Source: https://www.oecd.org/tax/international-standards-for-automatic-exchange-of-information-in-tax-matters-896d79d1-en.htm

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »