Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

OECD releases key documents on two-pillar international tax reform

December 20, 2022-TP News. The OECD, today, released key documents as part of its two-pillar solution to reform international tax rules to address the tax challenges arising from globalization and digitalization.

Under Pillar One, the OECD has released a public consultation document on the Draft Multilateral Convention (MLC) Provisions on Digital Services Taxes (DSTs) and other Relevant Similar Measures.

The draft MLC provisions reflect the commitments with respect to the removal of all existing DSTs and other relevant similar measures and the standstill of future measures, which are an integral part of achieving Pillar One’s goal of stabilizing the international tax architecture. This follows the recent release of the consultation document on Amount B which completes the consultation on all the building blocks of Pillar One.

Comments must be received by January 20, 2023.

Under Pillar Two, the OECD has released an implementation package relating to Pillar Two Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules, which provide a coordinated system to ensure that multinational enterprises (MNEs) with revenues above EUR 750 million pay at least a minimum level – at an effective rate of 15 percent – on the income arising in each of the jurisdictions in which they operate.

The implementation package being released consists of the following elements: Guidance on Safe Harbors and Penalty Relief; a public consultation document on the GloBE Information Return; and a public consultation document on Tax Certainty for the GloBE Rules.

Comments on these documents must be received by February 3, 2023.

Source:https://transferpricingnews.com/oecd-releases-key-documents-on-two-pillar-international-tax-reform/

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »