Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

OECD releases manual on the handling of multilateral mutual agreement procedures and advance pricing arrangements pursuant to tax certainty agenda

01/02/2023-OECD. In line with the Forum on Tax Administration’s (FTA) tax certainty agenda, the OECD has published a Manual on the Handling of Multilateral Mutual Agreement Procedures (MAPs) and Advance Pricing Arrangements (APAs), intended to be abbreviated as the MoMA.

It is widely acknowledged that multilateral MAPs and APAs offer greater tax certainty to both taxpayers and tax administrations where different parts of the same transaction or arrangement involving a multinational enterprise are covered by multiple bilateral tax treaties. However, most jurisdictions have limited experience in coordinating bilateral MAP and APA cases to offer multilateral certainty. Accordingly, the MoMA is intended as a guide to multilateral MAP and APA processes from both a legal and procedural perspective and suggests different approaches based on the practices of jurisdictions, without imposing a set of binding rules.

The MoMA allows tax administrations to explore whether implementation of these procedures is appropriate considering the circumstances of their own MAP and APA programmes and to consider whether the guidance therein may be incorporated in their domestic guidance on MAP or APA processes to provide additional clarity. The MoMA also outlines the actions and cooperation expected from taxpayers to allow tax administrations to consider MAP and APA cases multilaterally. The MoMA is the result of the work done within the FTA MAP Forum.

Source:https://www.oecd.org/tax/oecd-releases-manual-on-the-handling-of-multilateral-mutual-agreement-procedures-and-advance-pricing-arrangements-pursuant-to-tax-certainty-agenda.htm

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »