Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak dan Bea Cukai Keduanya Bisa Dibilang Dibenci Tapi Dirindukan Mengapa Begitu?

IBX-Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan terdapat dua makhluk yang paling masyarakat Indonesia benci sekaligus rindukan, yaitu pajak dan bea cukai. Hal tersebut dirinya sampaikan dalam Wisuda Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, Kamis (5/10/2023).

Ani, sapaannya, menyampaikan bahwa lulusan terbaik pada wisuda ini berasal dari pajak dan bea cukai. “Dua makhluk yang paling dibenci dan dirindukan oleh orang Indonesia,” katanya.  Pasalnya, kedua instrumen negara tersebut menjadi objek politik yang kerap menjadi isu panas di Tanah Air.

Bahkan kerap muncul pertanyaan hingga sindiran seperti tukang utang, tukang pajak, hingga tukang riba kepada lulusan PKN STAN yang akan mengelola ‘alat negara’ tersebut.  Pada kesempatan itu pula, Ani meminta para lulusan PKN STAN untuk memahami isu politik baik di domestik dan luar negeri dalam mengelola keuangan negara.

“Kalian harus paham politik pada level mikro hingga Global, karena keuangan negara adalah bagian dari instrumen politik. Jangan punya ilusi bahwa keuangan negara itu adalah murni masalah akuntansi membuat neraca dan ini masalah teknokrasi. Itu betul tapi tidak sepenuhnya benar,” jelasnya.

Lebih lanjut, di depan 253 wisudawan tersebut Sri Mulyani menekankan bahwa keuangan negara merupakan instrumen negara, maka menjadi objek politik. Mulai dari pembahasan utang hingga penerimaan negara. “Jadi jangan kaget-kaget kalau masalah dan isu keuangan negara akan selalu menjadi isu politik,” tuturnya. Padahal, dua hal tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang utama dalam membiayai kesejahteraan masyarakat, terutama pajak.

Berdasarkan APBN Kita edisi September 2023, per Agustus 2023 penerimaan perpajakan mencapai Rp1.247 triliun dan bea cukai senilai Rp171,6 triliun.  Seperti halnya baru-baru bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku para konglomerat besar takut membantu dirinya dalam ajang Pilpres 2024 karena akan diintimidasi oleh ‘alat negara’.

Dia mengatakan banyak pengusaha yang membantunya, namun hanya pengusaha ukuran menengah. Sementara pengusaha besar alias konglomerat tidak mau mendekati. “[Para konglomerat] takut karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain,” jelas Anies dalam acara Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan seperti yang disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).

Sumber : Sri Mulyani: Pajak dan Bea Cukai Itu 2 Makhluk Paling Dibenci dan Dirindukan Warga RI (bisnis.com)

*Disclaimer*

Recent Posts

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »