Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak Diskotek-Spa Diatur Paling Tinggi 75% Menurut UU DKJ

IBX-Jakarta. Seiring dengan perubahan status Jakarta dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota menjadi Provinsi Daerah Khusus, diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Selain mengatur mengenai perubahan status Jakarta, UU DKJ ini juga mengatur tentang penetapan tarif pajak atas barang dan jasa tertentu.

Melansir dari finance.detik.com (02/05/2024), berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu berupaL (a) jasa parkir paling tinggi 25%; (b) Jasa hiburan tertentu paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Adapun yang dimaksud dengan jasa hiburan tertentu yang tarifnya diatur dalam UU ini sebagaimana yang dijelaskan di bagian Penjelasan Pasal 41 Ayat (1) huruf b, adalah diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Sementara jasa hiburan lainnya tarifnya mengikuti ketentuan di dalam UU mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 63 UU DKJ dijelaskan bahwa pada saat UU ini diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai ibukota sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibukota.

Sumber: Di UU DKJ, Pajak Diskotek- Spa Diatur Paling Tinggi 75% (detik.finance.com)

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »