Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak Kripto dan Pinjaman Online di Indonesia Rp 456,49 Miliar

IBX-Jakarta. Mengutip dari laman www.katadata.co.id/, Pajak kripto Rp 246,45 miliar dan pinjaman online atau pinjol Rp 210,04 miliar tahun lalu. Pajak kripto baru diberlakukan pada Mei 2022. Rincian pajak kripto yakni: Pajak penghasilan (PPh) Rp 117,44 miliar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 129,01 miliar Lalu, rincian pajak fintech lending atau pinjaman online di antaranya:

  • PPh Rp 121,84 miliar
  • PPN Rp 88,2 miliar

Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) Asih Karnengsih menyampaikan, pengenaan pajak atas transaksi kripto berlaku mulai Mei 2022. Ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terhadap pertumbuhan industri kripto yang signifikan, dengan 11,2 juta pengguna pada 2021. Transaksi kripto juga naik 16,2% menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021. Namun turun tahun lalu menjadi Rp 266,9 triliun.

Meskipun demikian, jumlah pengguna platform kripto yang telah melakukan tahapan know your customer (KYC) meningkat menjadi 16,3 juta pengguna. “Kami optimistis kripto akan terus tumbuh seiring perkembangan regulasi dan minat masyarakat terhadap kripto,” ujar Asih dalam keterangan pers, Kamis sore (13/4).
“Kontribusi transaksi kripto kepada negara, dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan dan India, kita termasuk yang proporsional,” kata Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag Jerry Sambuaga dalam media briefing Bulan Literasi Kripto, di T-Hub, pada Februari(24/2).
Ekspor Kripto Lokal Jerry Sambuaga melihat adanya potensi ekspor pada token yang diterbitkan proyek lokal. Ia menyebutkan ada 10 token lokal dari 383 token yang telah disetujui Bappebti, yakni:
  1. Toko Token (TKO)
  2. LDX Token
  3. Zipmex Token (ZMT)
  4. NanoByte (NBT)
  5. TadPole (TAD)
  6. ASIX Token (ASIX)
  7. Leslar
  8. Pintu (PTU)
  9. Vexanium (VEX)
  10. Tokenomy (TEN)
“Kalau kita beli Bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Amerika dan Eropa membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar dia. Namun asosiasi berharap bursa kripto segera diterbitkan, yang ditargetkan hadir pada Juni. Pembentukan bursa kripto dinilai dapat membantu pengawasan perdagangan dan inovasi aset kripto kedepan.

“Kami berharap peresmian bursa kripto ini dapat membantu industri kripto di Indonesia serta pengembangan teknologi Blockchain secara keseluruhan,” ujar Asih.
Sumber: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/64387eca01d99/pajak-kripto-dan-pinjaman-online-di-indonesia-rp-456-49-miliar
*Disclaimer*
Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

30 June 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

26 June 2026

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

25 June 2026

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »