Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak Kripto dan Pinjaman Online di Indonesia Rp 456,49 Miliar

IBX-Jakarta. Mengutip dari laman www.katadata.co.id/, Pajak kripto Rp 246,45 miliar dan pinjaman online atau pinjol Rp 210,04 miliar tahun lalu. Pajak kripto baru diberlakukan pada Mei 2022. Rincian pajak kripto yakni: Pajak penghasilan (PPh) Rp 117,44 miliar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 129,01 miliar Lalu, rincian pajak fintech lending atau pinjaman online di antaranya:

  • PPh Rp 121,84 miliar
  • PPN Rp 88,2 miliar

Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) Asih Karnengsih menyampaikan, pengenaan pajak atas transaksi kripto berlaku mulai Mei 2022. Ini dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terhadap pertumbuhan industri kripto yang signifikan, dengan 11,2 juta pengguna pada 2021. Transaksi kripto juga naik 16,2% menjadi Rp 859,4 triliun pada 2021. Namun turun tahun lalu menjadi Rp 266,9 triliun.

Meskipun demikian, jumlah pengguna platform kripto yang telah melakukan tahapan know your customer (KYC) meningkat menjadi 16,3 juta pengguna. “Kami optimistis kripto akan terus tumbuh seiring perkembangan regulasi dan minat masyarakat terhadap kripto,” ujar Asih dalam keterangan pers, Kamis sore (13/4).
“Kontribusi transaksi kripto kepada negara, dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan dan India, kita termasuk yang proporsional,” kata Wakil Menteri Perdagangan atau Wamendag Jerry Sambuaga dalam media briefing Bulan Literasi Kripto, di T-Hub, pada Februari(24/2).
Ekspor Kripto Lokal Jerry Sambuaga melihat adanya potensi ekspor pada token yang diterbitkan proyek lokal. Ia menyebutkan ada 10 token lokal dari 383 token yang telah disetujui Bappebti, yakni:
  1. Toko Token (TKO)
  2. LDX Token
  3. Zipmex Token (ZMT)
  4. NanoByte (NBT)
  5. TadPole (TAD)
  6. ASIX Token (ASIX)
  7. Leslar
  8. Pintu (PTU)
  9. Vexanium (VEX)
  10. Tokenomy (TEN)
“Kalau kita beli Bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Amerika dan Eropa membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” ujar dia. Namun asosiasi berharap bursa kripto segera diterbitkan, yang ditargetkan hadir pada Juni. Pembentukan bursa kripto dinilai dapat membantu pengawasan perdagangan dan inovasi aset kripto kedepan.

“Kami berharap peresmian bursa kripto ini dapat membantu industri kripto di Indonesia serta pengembangan teknologi Blockchain secara keseluruhan,” ujar Asih.
Sumber: https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/64387eca01d99/pajak-kripto-dan-pinjaman-online-di-indonesia-rp-456-49-miliar
*Disclaimer*
Recent Posts

BAPPEBTI Ajukan Evaluasi Pajak Crypto

IBX-Jakarta. Sejak 1 Mei 2022, pemerintah resmi mengenakan pajak atas asset kripto dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022. Peraturan tersebut mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan aset kripto. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, pajak kripto

Read More »