Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pelaporan Keuangan dan Laporan Keuangan, Apa Bedanya?

Oleh : M Akmal Murtadho

Pelaporan keuangan mencakup aspek yang lebih luas daripada laporan keuangan. Termasuk dalam pelaporan keuangan, misalnya adalah angka-angka proyeksi, anggaran, dan lain sebagainya. Dalam bagian tentang keterbukaan informasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UPM) menyebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk melaporkan

kepada OJK dan/atau mengumumkan kepada publik mengenai laporan berkala dan peristiwa (fakta) material yang memengarubi harga efek selambat-lambatnya hari kedua setelah terjadinya peristiwa tersebut (Pasal 85, 86, 87 UUPM).

Laporan berkala yang harus disampaikan kepada OJK terdiri atas laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan keuangan dilaporkan dalam periode triwulan, tengah tahunan, dan tahunan. OJK memberikan batasan dan jenis-jenis fakta material yang harus dilaporkan dan/atau diumumkan. Prospektus yang harus dibuat pada waktu pernyataan pendaftaran juga meliputi aspek keuangan.

Pengendalian internal untuk sistem pelaporan keuangan (atau kadang disebut dengan sistem informasi akuntansi) harus dirancang dengan memperhatikan kelima komponen yang disebutkan oleh COSO. Komponen yang dicakup dan prinsip-prinsip yang dianut dalam pengembangan sistem pengendalian internal untuk pelaporan keuangan tidak berbeda dengan komponen dan prinsip untuk tujuan yang lain.

*Disclaimer*

Sumber: Soemarso S.R (2018). Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahan.

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »