Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pelaporan SPT per 31 Maret 2024 Meningkat!

IBX-Jakarta. Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah melaporkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jumlah wajib pajka yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 31 Maret 2024 lalu.

Sri Mulyani menjelaskan, total Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah melaporkan SPT Tahun Pajak 2023 per 31 Maret 2024 sejumlah 12.987.904. Dimana angka tersebut meningkat 7,32% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12.102.068.

Sri Mulyani memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pembayar pajak yang taat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sri Mulyani mengatakan dengan uang pajak pemerintah akan mampu membangun Indonesia yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Pada awalnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT pada 31 Maret 2024 mencapat 19.273.374. Namun hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB jumlah pelaporan SPT baru mencapai 12.697.754 atau 65,88% dari Total Wajib SPT.

Dari total SPT yang telah dilaporkan sebanyak 12.349.437 merupakan SPT Orang Pribadi dan 348.317 merupakan SPT Badan.

Sumber : Sri Mulyani Happy! 12,9 Juta Warga RI Lapor SPT Pajak, Naik 7,32% (cnbcindonesia.com)

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »