Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Penentuan domisili fiskal di beberapa negara

Oleh Affin Jaffar Umarovic

Setiap negara mempunyai peraturan sendiri dalam menentukan definisi penduduk untuk tujaun pemajakan. Untuk Subyek Pajak badan relatif tidak terdapat banyak perbedaan. Umumnya, domisili fiskal subyek pajak badan ditentukan dari tempat pendirian dan tempat kedudukan manajemen. Untuk subyek pajak orang pribadi, kriteria yang digunakan dalam menentukan definisi penduduk cukup beragam, tergantung dari falsafah yang dianut masing-masing negara.sebagai contoh berikut ini merupakan definisi penduduk untuk pemajakan di beberapa negara

Amerika Serikat

Seseorang dianggap penduduk untuk tujuan pemajakan di Amerika Serikat jikaa orang tersebut merupakan warga negara Amerika Sertikat termasuk semua pemegang green card( surat izin untuk menetap di Amerika Serikat) Amerika Serikat menggunakan azas kewarganegaraan sebagai dasar penentuan domisili fiskal. Jadi, bagi pemegang paspor Amerika Serikat akan dikenai pajak di Amerika, tanpa melihat apakah tempat tinggalna di Amerika atau di luar negeri.

Seseorang juga dapat dianggap sebagai penduduk jika masuk dalam uji kriteria yang disebut sebagai uji keberadaan substansial. Dalam uji ini, seseorang akan menjadi penduduk jika

1.orang tersebut berada di Amerika Serikat untuk setidaknya 31 hari pada tahun itu, dan jika

b.Jumlah hari sama atau melebihi 183 hari

a.Jumlah hari keberadaan Amerika Serikat selama tahun berjalan di tambah

b.Sepertiga jumlah hari orang tersebut berada di Amerika Serikat pada tahun sebelumnya ditambah

c,Seperenam jumlah hari orang tersebut berada di Amerika Serikat dari 2 tahun sebelumnya

Recent Posts

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »