Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Penerimaan Negara Meningkat tapi Belanja Pemerintah Belum Optimal

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 lalu tembus Rp1.739,84 triliun atau sudah melampaui target APBN 2023 sebesar Rp1.718,03 triliun. Angka penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp951,83 triliun, atau 108,95% dari target. Angka ini tumbuh 6,72% dibandingkan tahun 2022.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Center Of Startegic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai belanja pemerintah kurang optimal meski pendapatan negara pada tahun ini mengalami peningkatan 6,72% dibandingkan dengan tahun 2022.

Yose menjelaskan, hal tersebut dapat terlihat dari defisit yang diumumkan pada 12 Desember lalu hanya sebesar Rp35 triliun. Sehingga menurutnya Pemerintah masih menahan untuk membelanjakan APBN untuk mendorong perekonomian nasional.

“Defisit hanya kecil sekali, artinya ini hanya kurang dari 0,2% dari PDB, padahal target itu di bawah 2,3%, jadi banyak sekali permasalahan yang perlu dilihat,” ujar Yose dalam Market Review IDXChannel, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya kenaikan nilai pajak yang membuat pendapatan negara tumbuh pada tahun ini belum diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam membelanjakan ke sektor-sektor produktif. “Uang yang ditarik terlalu ketat, sementara tidak ada kemampuan belanja yang sesuai, hal tersebut yang menyebabkan ekonomi sendiri terkontraksi,” sambungnya.

Yose menilai saat ini daya beli masyarakat terutama golongan bawah masih cukup rendah. Pemerintah masih perlu melakukan pengeluaran lebih besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kita juga tidak mau uang yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada manfaatnya kepada perekonomian, misal kita bisa lihat kebanyakan belanja pemerintah lebih banyak pengeluaran biaya personal atau rutin, gaji pegawai, dan lain-lain,” kata Yose.

“Sedangkan tidak besar proporsi untuk pembangunan, misal pembangunan infrastruktur atau pembangunan modal, padahal kita membutuhkan itu,” sambungnya.

Yose menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

“Kalau kita liat misalnya pada tahun lalu, pada bulan Oktober sudah mencapai 87%, sementara sekarang ini bulan Desember, tinggal beberapa hari lagi, itu masih hanya 81%,” tutupnya.

Sumber: https://economy.okezone.com/read/2023/12/20/320/2942043/penerimaan-negara-naik-tapi-belanja-pemerintah-belum-optimal?page=2

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »