Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Penerimaan Negara Meningkat tapi Belanja Pemerintah Belum Optimal

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga 12 Desember 2023 lalu tembus Rp1.739,84 triliun atau sudah melampaui target APBN 2023 sebesar Rp1.718,03 triliun. Angka penerimaan pajak ini terdiri dari PPh non migas sebesar Rp951,83 triliun, atau 108,95% dari target. Angka ini tumbuh 6,72% dibandingkan tahun 2022.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Center Of Startegic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri menilai belanja pemerintah kurang optimal meski pendapatan negara pada tahun ini mengalami peningkatan 6,72% dibandingkan dengan tahun 2022.

Yose menjelaskan, hal tersebut dapat terlihat dari defisit yang diumumkan pada 12 Desember lalu hanya sebesar Rp35 triliun. Sehingga menurutnya Pemerintah masih menahan untuk membelanjakan APBN untuk mendorong perekonomian nasional.

“Defisit hanya kecil sekali, artinya ini hanya kurang dari 0,2% dari PDB, padahal target itu di bawah 2,3%, jadi banyak sekali permasalahan yang perlu dilihat,” ujar Yose dalam Market Review IDXChannel, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya kenaikan nilai pajak yang membuat pendapatan negara tumbuh pada tahun ini belum diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam membelanjakan ke sektor-sektor produktif. “Uang yang ditarik terlalu ketat, sementara tidak ada kemampuan belanja yang sesuai, hal tersebut yang menyebabkan ekonomi sendiri terkontraksi,” sambungnya.

Yose menilai saat ini daya beli masyarakat terutama golongan bawah masih cukup rendah. Pemerintah masih perlu melakukan pengeluaran lebih besar untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kita juga tidak mau uang yang dikeluarkan pemerintah itu tidak ada manfaatnya kepada perekonomian, misal kita bisa lihat kebanyakan belanja pemerintah lebih banyak pengeluaran biaya personal atau rutin, gaji pegawai, dan lain-lain,” kata Yose.

“Sedangkan tidak besar proporsi untuk pembangunan, misal pembangunan infrastruktur atau pembangunan modal, padahal kita membutuhkan itu,” sambungnya.

Yose menjelaskan, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 telah terealisasi Rp1.840,4 triliun atau setara 81,9% dari pagu. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

“Kalau kita liat misalnya pada tahun lalu, pada bulan Oktober sudah mencapai 87%, sementara sekarang ini bulan Desember, tinggal beberapa hari lagi, itu masih hanya 81%,” tutupnya.

Sumber: https://economy.okezone.com/read/2023/12/20/320/2942043/penerimaan-negara-naik-tapi-belanja-pemerintah-belum-optimal?page=2

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »