Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pengumuman Penunggak Pajak Kendaraan di SPBU Belum Diberlakukan di Jakarta

Oleh: Muammar

IBX-Jakarta. Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa penerapan kebijakan sanksi sosial terhadap para pemungut pajak kendaraan dengan mengumumkannya melalui pengeras suara saat mengisi bahan bakar di SPBU belum diberlakukan di DKI Jakarta. Ini disebabkan oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membuat peraturan baru, termasuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat. Irto menyatakan, “Saat ini, belum ada ketentuan seperti itu dari Pemda DKI. Kami akan memberikan informasi jika terjadi perubahan,” seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com pada Selasa, 7 November 2023.

Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), beberapa Pemerintah Daerah dan Provinsi telah mengambil inisiatif untuk membuat peraturan baru yang relevan. Kebijakan terbaru ini melibatkan pengumuman pemungut pajak melalui pengeras suara ketika mengisi bahan bakar di SPBU, dan mereka juga tidak diizinkan untuk membeli bahan bakar bersubsidi. Praktik ini sudah diterapkan setidaknya di dua wilayah, yaitu Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Adi Erlansyah, Kepala Bapenda Provinsi Lampung, menjelaskan bahwa tindakan ini diambil sebagai bentuk sanksi sosial, dengan harapan dapat mendorong rasa tanggung jawab dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. “Kami akan mengumumkannya langsung di SPBU. Misalnya, sepeda motor dengan nomor plat tertentu yang belum membayar pajak akan dibatasi untuk mengisi bahan bakar sampai mereka membayar pajaknya,” kata Adi saat dihubungi pada Selasa, 7 November 2023. Sementara itu, di Provinsi Bangka Belitung, sudah diterbitkan surat edaran untuk menerapkan tindakan ini mulai 10 November 2023. Pendaftaran kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pajaknya akan berdasarkan verifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis SAMSAT. Bagi pengemudi yang tetap mengabaikan pembayaran PKB, PT Pertamina Patra Niaga (Persero) memiliki wewenang untuk memblokir nomor plat yang terdaftar pada aplikasi QR Subsidi Tepat My Pertamina.

Sumber: Penunggak Pajak Kendaraan Diumumkan di SPBU Belum Berlaku di Jakarta (kompas.com)

*Disclaimer*

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »