Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Perbedaan subyek pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

 

Oleh Affin Jaffar Umarovic

Perbedaan subyek pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,antara lain:

  1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia sedangkan wajib pajak luar negeri akan dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan yang berada di Indonesia
  2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan netto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak yang sepadan
  3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

 

Dalam hal ini, Tn budi berstatus subyek pajak dalam negeri, sehingga penghasilan yang akan dikenakan pajak di Indonesia adalah sebesar Rp 400.000.000 Nilai nominal tersebut bersumber dari penjumlahan antara penghasilan yang berasal dari dalam negeri (Rp 300.000.000) dan penghasilan yang berasal dari luar negeri( Rp.100.000.000)

 

Sebagai subyek pajak dalam negeri Tn Budi memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT. Bagi orang pribadi, setelah penghasilan netto Dikurangi PTKP, Maka ia akan dikenakan tarif progresif sesuai pasal 17 sebagai berikut:

  1. Untuk penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 dikenakan tarif 5%
  2. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000, akan dikenakan tarif 15%
  3. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 akan dikenakan tarif 25%
  4. Di atas Rp 500.000.000 akan dikenakan tarif 30%
Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »