Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Perencanaan Audit Dalam Standar Audit 300 (SA 300)

Oleh: M.Akmal Murtadho

Standar Audit 300 tentang “Perencanaan Suatu Audit Atas Laporan Keuangan,” mengatur tanggungjawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan.

Standar tersebut menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif.

Perencanaan suatu audit mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan (penugasan) audit dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup akan bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SA 300 – Para,2):

* Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.

* Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu.

* Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan (penugasan audit) dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan etektif dan efisien.

* Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan (tim audit) dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespons risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan (tim audit) dan penelaahan atas pekerjaan mereka.

* Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan ole auditor komponen dan pakar.

Ada delapan tahapan dalam proses perencanaan audit. Tujuh tahapan pertama dimaksudkan untuk membantu auditor aalam mengembangkan tahapan yang terakhir, yaitu perumusan strategi audit kesefuruhan yang efektif dan efisien, dan program audit.

*Disclaimer*

Sumber: Jusup, Al. Haryono. Auditing Edisi II (Pengauditan Berbasis ISA).

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »