Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Perusahaan Wajib Tahu Mengenai Tunjangan Pascakerja Selain Pensiun & Tunjangan Tambahan Bagi Karyawan !

Tunjangan Pascakerja Selain Pensiun

Karyawan bisa memperoleh hak imbalan pascakerja lainnya dari perusahaan. Tunjangan tersebut dapat berupa perawatan gigi, perawatan mata, perawatan kesehatan, asuransi jiwa, bantuan uang kuliah, pelayanan pajak, dan pelayanan hukum.

Akuntansi untuk tunjangan pascakerja lainnya mirip dengan program dana pensiun dengan manfaat pasti. Perkiraan beban tunjangan tahunan dicatat dengan mendebit Beban Iunjangan Pascakerja (Postretirement Benefits Expense). Jika tunjangan dibiayai seluruhnya, Kas dikredit dengan jumlah yang sama. Jika tunjangan tidak dibiayai seluruhnya, akun Utang Imbalan Pascakeria juga dikreditkan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan sifat dari liabilitas tunjangan pascakerja. Pengungkapan ini biasanya termasuk dalam catatan atas laporan keuangan.

Tunjangan Tambahan Bagi Karyawan

Banyak perusahaan menyediakan berbagai tunjangan sebagai tambahan atas gaji atau upah yang diperoleh kepada para karyawannya. Tunjangan tambahan (fringe kary benefit) dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk cuti, tunjangan kesehatan, dan tunjangan masa pensiun.

Saat perusahaan membayar sebagian atau seluruh biaya tunjangan karyawan, biaya-biaya tersebut dicatat sebagai beban. Untuk menandingkan/mengaitkan pendapatan dan beban dengan benar, estimasi biaya tunjangan tambahan harus dicatat sebagai beban selama periode di mana karyawan menerima tunjangan tersebut.

*Disclaimer*

Sumber : Warren, (Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia Edisi 4 ) Penerbit Salemba Empat

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »