Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

PMK Nomor 143 Tahun 2023 Disahkan, Pemerintah Resmi Kenakan Pajak Atas Rokok Elektrik

IBX – Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI baru baru ini telah menerbitkan peraturan terkait pengenaan pajak atas rokok elektrik melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Dengan diberlakukannya PMK tersebut, maka rokok elektrik resmi dikenakan pajak terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024. Adapun tarif pajak rokok elektrik yang ditetapkan menurut PMK ini adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokoknya.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini sejatinya telah sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Di mana di dalam UU HPP disebutkan bahwa rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Deni Surjantoro selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa, “Pemberlakuan Pajak Rokok katas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak roko katas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018.”

Lebih lanjut, Deni juga menjelaskan mengenai alasan pengenaan pajak atas rokok elektrik. Menurutnya, pengenaan pajak rokok elektrik ini merupakan suatu upaya dan komitmen pemerintah dalam memberikan masa transisi untuk diberlakukannya pemungutan pajak rokok elektrik ini. Hal ini dikarenakan penetapan pengenaan cukai rokok elektrik pada tahun 2018 belum dilaksanakan secara bersamaan dengan pengenaan pajak atas rokok elektrik.

Oleh karenanya, hal ini merupakan momentum yang sesuai untuk dapat melaksanakan amanat UU HPP dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dengan rokok konvensional dan juga mempertimbangkan aspek pengendalian masyarakat dalam jangka panjangnya.

Sumber: Rokok Elektrik Resmi Kena Pajak Mulai Hari Ini (kumparan.com)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »