Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Resmi! Januari 2024 Ketentuan PBB Berubah

IBX-Jakarta. Ketentuan PBB berubah seiring berlakunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang disahkan pada 5 Januari 2022 oleh Presiden Joko Widodo dan resmi berlaku pada 1 Januari 2024 lalu. Sesuai namanya UU tersebut mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

UU HKPD merubah ketentuan PBB Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan lahan dan/atau bangunan. Secara umum terdapat 2 perubahan ketentuan dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu :

1. Perubahan Perhitungan Pajak

Sebelum berlakunya UU HKPD, perhitungan PBB dilakukan dengan mengkalikan tarif dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebagaimana diatur dalam pasal 81 UU PDRD.  Setelah berlakunya UU HKPD perhitungan PBB dilakukan dengan mengkalikan tarif dengan 20%-100% NJOP setelah dikurangi NJOPTKP perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (5) UU HKPD.

Dalam naskah akademiknya, pemerintah melakukan perubahan DPP atas PBB dengan tujuan mengedepankan keadilan dari sisi kemampuan bayar (ability to pay) wajib pajak mengingat nilai NJOP yang terus dirubah dan cenderung meningkat. Lebih lanjut, dengan perubahan tersebut pemerintah juga berharap nilai NJOP yang ditetapkan lebih mendekati nilai pasar secara umum dan tidak menambah beban wajib pajak

2. Perubahan Tarif PBB

Ketentuan dalam UU HKPD merubah besaran tarif maksimal PBB, dalam pasal 41 Ayat 1 UU HKPD besaran tarif maksimal untuk PBB adalah sebesar 0,5%. Sebelumnya dalam UU PDRD pasal 80 ayat (1) besaran tarif maksimal PBB adalah 0,3% dari nilai NJOP.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, peningkatan tarif dalam UU HKPD ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur, berdasarkan kalkulasi yang dilakukan kenaikan tarif Pajak Daerah dalam UU HKPD dapat meningkatkan penerimaan Kabupaten/Kota dari Rp 61,2 Triliun menjadi Rp 91,3 Triliun. Peningkatan tersebut setara dengan 50% atau Rp 30 Triliun.

Sumber:  Kompas.com

 

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »