Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023

IBX-Jakarta – Revenue Statistics in Asia and the Pacific presents key indicators to track progress on domestic resource mobilisation and to inform the tax policies required to fill the financing gap for the Sustainable Development Goals and to build sustainable public finances after the COVID-19 crisis. The tenth edition of the report will be released on Tuesday, 25 July 2023.

The report provides an overview of the main taxation trends from 1990 to 2021 in 30 economies*, including Armenia and Georgia for the first time. Comparisons are also made with the averages for OECD economies, 27 Latin American and Caribbean countries and 31 African countries. This edition includes a special feature on strengthening property taxation in Asia.

Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 is a joint publication by the OECD Centre for Tax Policy and Administration and the OECD Development Centre, with the co-operation of the Asian Development Bank (ADB), the Pacific Islands Tax Administrators Association (PITAA) and the Pacific Community (SPC), and support from the governments of Ireland, Japan, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

The statistics are based on the OECD Revenue Statistics methodology and included in the Global Revenue Statistics Database, which provides internationally comparable data on tax levels and tax structures for over 120 economies.

Source:Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 to be released on Tuesday 25 July at 11:00 AM CEST – OECD

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »