Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Siapa Yang Harus Mengerjakan Pengembangan Sistem Akuntansi?

Pekerjaan pengembangan sistem akuntansi biasanya dikerjakan oleh: analis sistem yang bekerja di dalam perusahaan atau profesi akuntan publik. Analis sistem (system analyst) adalah orang yang memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai blok bangunan sistem informasi menjadi suatu bangunan sistem informasi. Dalam perusahaan yang besar biasanya dibentuk unit organisasi khusus yang bertugas untuk mengembangkan sistem akuntansi dan berbagai sistem informasi lain yang digunakan oleh perusahaan dan yang bertugas pula untuk melakukan pemantauan mengenai penerapan berbagai sistem tersebut.

Unit organisasi ini sering disebut dengan Departemen Sistem Informasi. Jika perusahaan memiliki Departemen Sistem Informasi, pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut ditugaskan kepada departemen ini.

Jika perusahaan tidak membentuk Departemen Sistem Informasi, biasanya pekerjaan perancangan sistem akuntansi perusahaan diserahkan kepada profesi akuntan publik. Biasanya profesi akuntan publik di samping menjual jasa utamanya dalam bidang pemeriksaan akuntan (auditing), juga menjual jasa dalam pengembangan sistem akuntansi perusahaan.

*Disclaimer*

Sumber: Mulyadi. Sistem Akuntansi Edisi 4, Penerbit Salemba Empat

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »