Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Tarif PPh atas Jasa Konstruksi

Pertanyaan:

Perkenakan saya Ana ijin bertanya sebagai berikut:

Perusahaan kami memberikan project pembuatan tower BTS kepada PT A. PT A bergerak dibidang jasa konstruksi dengan skala usaha kecil dengan memiliki sertifikat kualifikasi. Pada bulan Januari 2023 kami akan membayar fee kepada PT A. Pertanyaannya berapa persen pajak yang harus kami potong?

Demikian pertanyaan kami. Terima kasih.

Jawaban:

Oleh: Maskudin

Terima kasih Ibu Ana atas pertanyaannya.

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi bersifat final. Peraturan terkait pemotongan PPh atas jasa konstruksi tertuang dalam PP No. 51/2008, PPh No. 40/2009 dan PP No. 9 tahun 2022. PP No. 9 tahun 2022 yang berlaku sejak 21 Februari 2022 menjelaskan sebagai berikut:

Usaha Jasa Konstruksi memiliki klasifikasi meliputi:

a. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;

b. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;

c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;

d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan

e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi sebagai berikut:

a. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

b. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan;

c. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. 2,65% (dua koma enam puluh lima persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha;

e. 4% (empat persen) untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha;

f. 3,5% (tiga koma lima persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan; dan

g. 6% (enam persen) untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan.

Berdasarkan hal-hal diatas dikarenakan PT A bergerak di bidang jasa pekerjaan konstruksi dengan memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil maka tarif pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi adalah sebesar 1,75%.

Demikian pendapat kami semoga bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih

***Disclaimer***

Recent Posts

Tax Buoyancy Negatif Jadi Alarm bagi Kinerja Penerimaan Negara

IBX – Jakarta. Meskipun ekonomi Indonesia masih tumbuh stabil, penerimaan pajak hingga kuartal III 2025 justru menunjukkan tren yang melemah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak masih terkontraksi dengan nilai tax buoyancy yang jatuh ke -0,64. Secara sederhana, tax buoyancy menggambarkan seberapa responsif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika

Read More »

Prospek Penerimaan Pajak 2025 Suram, Analis Ingatkan Ancaman Shortfall

IBX – Jakarta. Kinerja penerimaan pajak hingga kuartal III/2025 tengah menjadi sorotan. Direktur Jenderal Pajak Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlambatan ekonomi, terutama di sektor swasta, menjadi penyebab utama melemahnya kontribusi pajak sepanjang tahun berjalan. Padahal, berdasarkan data hingga September 2025, realisasi penerimaan pajak dinilai belum selaras dengan pertumbuhan ekonomi

Read More »

Uzbekistan Tetapkan PPN 0% untuk Produk Pertanian: Langkah Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Pemerintah Uzbekistan memutuskan untuk menetapkan tarif 0% atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk pertanian seperti buah-buahan, sayuran, daging, susu, dan telur yang diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini akan menggantikan tarif PPN yang berlaku dan menargetkan kebijakan tersebut menjadi solusi untuk mengurangi beban pajak petani, meningkatkan profitabilitas sektor

Read More »