Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Tujuan Pengauditan Atas Laporan Keuangan dalam Standar Audit (SA) No. 200 Paragraf 3

Oleh : M. Akmal Murtadho

Standar Audit 200 (Paragrat 3) berbunyi sebagai berikut:

Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Pada umumnya, dalam kerangka pelaporan keuangan dengan tujuan umum, opini tersebut menyatakan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, atau memberikan gambaran yang benar dan wajar sesuai kerangka pelaporan keuangan.

Suatu audit yang dilaksananakan sesai dengan standar audit dan persyaratan etika yang relevan, memungkinkan auditor memberikan pendapat tersebut.

Fokus kita sekarang adalah pada pernyataan suatu pendapat atas laporan keuangan. Auditor mengumpulkan bukti untuk memperolen kesimpulan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar.

Apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau tidak mungkin mencapai kesimpulan karena bukti tidak mencukupi, maka auditor bertanggung jawab untuk menyatakan hal tersebut kepada pengguna laporan keuangan dalam laporan audit.

Tahapan yang ditempuh auditor dalam mengembangkan tujuan audit adalah sebagai berikut:

1. Memahami tujuan dan tanggungjawab suatu audit.

2. Membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus.

3. Memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan.

4. Memahami tujuan umum audit untuk golongan-golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya.

5. Memahami tujuan khusus (spesifk) audit untuk kelompok-golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya.

*Disclaimer*

Sumber: Jusup, Al. Haryono. Auditing Edisi II (Pengauditan Berbasis ISA).

Recent Posts

Mengenal Lebih Dalam Terkait Barang Lartas

IBX-Jakarta. Dalam ketentuan terkait Bea dan Cukai di Indonesia terdapat sebuah istilah yang disebut sebagai Barang Lartas (barang pelarangan dan pembatasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, menjelaskan bahwa barang lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukannya

Read More »

Perusahaan Harus Memberikan Perlindungan Bagi Karyawan!

IBX-Jakarta. Sama seperti halnya konsumen, kedudukan pekerja (karyawan) pada umumnya juga lemah di mata perusahaan. Pengalaman menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja sudah memperoleh perhatian dunia sejak lama. Asas yang seharusya dipakai dalam hubungan ketenagakerjaan adalah asas manfaat, keadilan, kewajaran, integritas, dan iktikad baik. Asas manfaat dapat juga dinterpretasikan sebagai sesuatu yang saling menguntungkan dalam hubungan ketenagakerjaan.

Read More »