Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

UAE issues corporate tax law

On December 9, 2022, the United Arab Emirates (UAE) issued the federal law on taxation of corporations and businesses.

The Federal Decree-Law No. 47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses provides the legislative basis for the introduction and implementation of a federal corporate tax regime in the UAE.

Under the regime, corporate tax will be levied at a headline rate of nine percent on taxable income exceeding AED 375,000. Taxable income below this threshold will be subject to a zero percent corporate tax rate.

The new corporate tax regime is effective for financial years starting June 1, 2023.

According to the Finance Ministry, “the introduction of a corporate tax regime is intended to help the UAE achieve its strategic objectives and accelerate its development and transformation. The certainty of a competitive corporate tax regime that adheres to international standards, together with the UAE’s extensive network of double tax treaties, will cement the UAE’s position as a leading jurisdiction for business and investment.”

“Given the position of the UAE as an international business hub and global financial centre, the UAE corporate tax regime builds from best practices globally and incorporates principles that are internationally known and accepted. This ensures that the UAE’s corporate tax regime will be readily understood and is clear in its implications,” it said.

The fine print of the law is available on the Ministry’s website.

Source:https://transferpricingnews.com/uae-issues-corporate-tax-law/

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »