Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Wajib Pajak Yang Memiliki Asuransi Jiwa Apakah dilaporkan dalam SPT Tahunan? Simak Penjelasan Berikut Ini!

IBX-Jakarta. Pada saat ini asuransi jiwa merupakan hal yang banyak dimiliki oleh orang-orang pada saat ini. Sehubungan dengan musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, lantas apakah jika seseorang Wajib Pajak yang memiliki asuransi jiwa perlu melaporkan polis asuransi jiwa pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak? Berikut pembahasannya.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa Asuransi Jiwa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu asuransi jiwa tradisional, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa unit-link.

Asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa dwiguna dapat didefinisikan sebagai asuransi yang menyediakan manfaat uang pertanggungan ketika tertanggung mengalami cacat total maupun meninggal dunia pada saat kontrak berlangsung. Perbedaan antara asuransi jiwa tradisional dan asuransi dwiguna adalah asuransi dwiguna menyediakan manfaat uang tunai meski tertanggung masih hidup sampai akhir masa kontrak.

Berdasarkan definisi tersebut jika Wajib Pajak memiliki asuransi jiwa tradisional dan dwiguna, maka Wajib Pajak tidak perlu dilaporkan di bagian harta. Selain itu, premi asuransi yang dibayarkan akan hangus ketika masa kontrak berakhir bukan merupakan unsur pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh Orang Pribadi. Maka dari itu, untuk asuransi jiwa tradisional dan dwiguna tidak perlu dilaporkan di SPT Tahunan.

Sedangkan, untuk asuransi jiwa unit-link adalah asuransi yang bisa ditarik kapanpun jika mereka membutuhkannya sehingga asuransi jiwa unit-link dapat dikatakan sebagai asuransi yang terdiri dari asuransi dan investasi.

Maka dari itu, jiwa Wajib Pajak memiliki asuransi jiwa unit-link, maka Wajib Pajak harus melaporkan nilai tebus di asuransi Wajib Pajak pada saat lapor SPT Tahunan di bagian investasi.

Namun demikian, jika terdapat kasus dimana penerima manfaat dari Wajib Pajak yang memiliki asuransi melakukan klaim terhadap asuransi jiwa Wajib Pajak dan menerima uang tersebut, maka penerima uang tanggungan tersebut harus mencatatnya ke dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Untuk sisi informasi keuangan, maka akan berpengaruh pada aset kas dan setara kas karena nilai aset mereka akan bertambah dengan uang pertanggungan yang cair tersebut.

Sumber: Apakah Kalau Punya Asuransi Jiwa Harus Dilaporkan dalam SPT?

*Disclaimer*

Recent Posts

SDGs Harus Dimiliki Seluruh Perusahaan Di Indonesia !!! Mengapa Demikian ?

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian dari 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Pentingnya Penerapan SDGs oleh

Read More »

Seri Pemeriksaan Pajak #2 – Pahami Aturan Pemeriksaan Pajak

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak otoritas dalam mengelola penerimaan negara dari perpajakan semua pelaksanannya harus berdasarkan peraturan. Peraturan tersebut akan mengikat kedua belah pihak yaitu DJP dan Wajib Pajak. Oleh karena itu kedua belah pihak harus paham dan melaksanakan peraturan-peratutan tersebut, jika tidak ???

Read More »

Rekor Cadev RI Capai US$150,2 M, Dipicu Oleh Pajak, Migas, dan Utang

IBX-Jakarta. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 mencapai US$ 150,2 miliar, mencatat rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi BI, menjelaskan bahwa pencapaian ini didorong terutama oleh penerimaan dari pajak dan jasa, devisa dari sektor migas, serta penarikan pinjaman luar negeri oleh

Read More »