Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Otoritas Pajak Australia Pahami Proses Bisnis DJP

Jakarta, 8 Desember 2022, Otoritas Pajak Australia (The Australian Taxation Office/ATO) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang (Senin, 14/11).

Kunjungan ini merupakan pelaksanaan agenda kerja dari perwakilan ATO, Mr. Grant Leader dalam masa tugasnya di Indonesia untuk memahami urgensi pelaksanaan tugas unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan layanan perpajakan secara langsung kepada Wajib Pajak (WP). Mr. Grant merupakan Senior Adviser ATO yang saat ini ditugaskan untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang menyediakan saran untuk Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki pembelanjaan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki sektor finansial, dan meningkatkan efisiensi pasar. Dalam kunjungan kali ini, Mr. Grant dipandu oleh Ahmad Rasis Mardhi, Account Representative KPP Pratama Surabaya Karangpilang mengenai proses bisnis yang dijalankan oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

Setelah melaksanakan Office Tour Visit kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan Sharing Session terkait dengan organisasi ATO, transfer pricing, dan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak besar di Australia yang dilaksanakan di Aula Lantai 8 Kanwil DJP Jawa Timur I.

Sumber:https://www.pajak.go.id/id/berita/otoritas-pajak-australia-pahami-proses-bisnis-djp

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »