Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pelaporan SPT Tahun 2023 Baru Mencapai 203.538 Wajib Pajak

JAKARTA – LIPUTAN6. Pelaporan SPT Tahunan 2023 per 10 Januari 2023 yang telah dilakukan mencapai 203.538 sebagaiman dicatat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan terakhir SPT bagi Wajib Pajak pribadi yaitu pada akhir Maret 2023, sedangkan bagi Wajib Pajak Badan yaitu sebulan setelahnya.

Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada konferensi pers informasi perpajakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Dari total 203.538, sebanyak 194.122 dari total merupakan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terbagi menjadi formulir 1770SS, 1770 S, dan 1770.  Sejumlah 16.588 untuk SPT 1770, sejumlah 73.389 untuk SPT 1770S, dan sejumlah 104.145 untuk SPT 1770SS.

Formulir 1770S merupakan formulir bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dan atau sama dengan Rp 60 juta per tahun. Formulir 1770SS merupakan formulir bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta per tahun

Formulir 1770 merupakan formulir bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian, digunakan oleh wajib pajak yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh Final, memiliki penghasilan dalam negeri lain (bunga, royalti, dan sebagainya), atau penghasilan luar negeri.

Untuk SPT Tahunan Badan yang telah melakukan pelaporan sejumlah 9.416. Sejumlah 20 untuk SPT 1771 USD dan sejumlah 9.396 untuk SPT 1771.

Batas akhir dalam melaporkan SPT Orang Pribadi yaitu hingga 31 Maret 2023 untuk tahun pajak 2022 dan untuk batas akhir pelaporan SPT Badan yaitu 30 April 2023 atau satu bulan setelah SPT Orang Pribadi.

Referensi: https://www.liputan6.com/bisnis/read/5176225/baru-ada-203538-wajib-pajak-yang-lapor-spt-2023

**Disclaimer**

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »