Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Defisit APBN 2024 Rp523 T, Setoran Pajak Bakal Naik

IBX-Jakarta. Pemerintah dan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyepakati arsitektur APBN 2024 didesain ekspansif, terarah dan terukur. Hal ini untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkelanjutan.

“Defisit APBN 2024 disepakati sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp 22.830,8 triliun,” ujar Nurul Arifin, anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2 APBN 2024, dalam rapat Banggar DPR RI dan pemerintah, Selasa (19/9/2023).

Defisit ini tidak berubah dari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024 Agustus lalu.

Sementara itu, belanja pemerintah pusat disepakati sebesar Rp 2.467,52 triliun, naik dari RAPBN 2024 sebesar Rp 2.446,54 triliuun.

Lebih lanjut, Nurul Arifin mengungkapkan penerimaan pajak 2024 dipatok Rp 2.309,85 triliun, naik dari Rp 2.307,85 triliun dan PNBP Rp 492 triliun, naik dari Rp 473,01 triliun.

Pembiayaan anggaran pada tahun depan ditetapkan Rp 522,82 trilliun. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan utang Rp 648,08 triliun, yakni Rp 666,44 triliun dari SBN dan Rp 18,36 dari pinjaman dalam dan luar negeri.

Catatan selanjutnya, alokasi subsidi energi tahun 2024 ditetapkan Rp 189,10 triliun. Lebih tinggi dari usulan RAPBN 2024.

Adapun rinciannya meliputi, subsidi BBM tertentu dan LPG tabung 3 Kg Rp 113,27 triliun dan subsidi listrik Rp 75,83 triliun.

Sumber:https://www.cnbcindonesia.com/news/20230919112151-4-473633/defisit-apbn-2024-rp523-t-belanja-setoran-pajak-dinaikkan

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »